PRINSIP KEHATI-HATIAN DLM PENERBITAN SERTIPIKAT PDF Print E-mail

Prinsip kehati - hatian dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah oleh kantor pertanahan kabupaten sukoharjo


Penulisan Hukum
(Skripsi)

Disusun dan diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh
Maria Ardita Soemoharmanto
NIM : E.0004213
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2008
PERSETUJUAN PEMBIMBING
ii
Penulisan Hukum (Skripsi)
PRINSIP KEHATIHATIAN DALAM PENERBITAN
SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SUKOHARJO
Disusun oleh :
MARIA ARDHITA SOEMOHARMANTO
NIM : E.0004213
Disetujui untuk Dipertahankan
Dosen Pembimbing
PIUS TRIWAHYUDI,SH,MSi.
NIP. 131 472 201
PENGESAHAN PENGUJI
iii
Penulisan Hukum (Skripsi)
PRINSIP KEHATIHATIAN DALAM PENERBITAN
SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SUKOHARJO
Disusun oleh :
MARIA ARDHITA SOEMOHARMANTO
NIM : E.00040213
Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 24 Juli 2008
TIM PENGUJI
1. Lego Karjoko,SH,MH.SH. : ……………………………………
Ketua
2. Purwono Sungkowo Raharjo,SH.. : ……………………………………
Sekretaris
3. Pius Triwahyudi,SH,MSi : ……………………………………
Anggota
MENGETAHUI
Dekan,
Moh. Jamin, S.H., M.Hum.
NIP. 131 570 154
MOTTO
iv
v Bersukacitalah dalam Pengharapan
Sabarlah Dalam Kesesakkan
Dan Bertekunlah dalam Doa ( Roma 12:12 ).
v Ganjaran tertinggi untuk usaha seseorang bukanlah
apa yang mereka dapatkan dari usahanya, tapi
perubahan diri mereka akibat usaha itu.
PERSEMBAHAN
v
Hasil penulisan ini penulis persembahkan kepada :
Papa dan Mama yang selalu mencurahkan kasih sayang dan cintanya
serta mendidik penulis untuk selalu tetap di jalan yang benar
Adikku tersayang, , yang selalu menjadi orang terdekat penulis baik
senang, bahagia, sedih maupun duka
Semua sahabatku, kalian merupakan suatu kekayaan yang tak
ternilai harganya, yang selalu ihklas berbagi suka dan duka, thanks
for all
Segenap Civitas Akademika FH UNS Tercinta
Viva Justisia
ABSTRAK
vi
Maria Ardhita Soemoharmanto, 2008. PRINSIP KEHATIHATIAN DALAM
PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH OLEH KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO, Fakultas Hukum UNS.
Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan.
Penerapan prinsip kehati - hatian Penerbitan sertipikat hak atas tanah oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo sehubungan dengan adanya kasus
pembatalan sertipikaat tanah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan
kekuatan sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat
preskriptif. Data penelitian ini menggunakan bahan hukum. Bahan hukum
dikumpulkan dengan dengan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis yang
digunakan adalah silogisme deduksi dengan metode interpretasi bahasa
(gramatikal) dan Interpretasi sistematis, dengan aturan-aturan hukum
mengenai pertanahan dipandang sebagai premis mayor, dan premis minornya
berupa fakta yuridis, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adanya
gugatan terhadap sertipikat Hak Milik diatas persil yang sama atas Hak Guna
Bangunan .Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa
Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo kurang berhati- hati dalam
penerbitan sertipikat diatas hak milik, sebagai perbuatan sewenang- wenag
yang merugikan pihak lain, karena diatas hak milik tersebut sudah diterbitkan
sertipikat Hak Guna Bangunan atas persil yang sama dan kekuatan
pembuktian sertipikat mempunyai kekuatan sebagai alat bukti mutlak
manakala dalam tenggang waktu 5 tahun sejak diterbitkan tidak ada keberatan
dan gugatan pihak lain.
Implikasi penelitian yaitu berupa rekomendasi bahwa Kantor Pertanahan
Kabupaten Sukoharjo supaya menerapkan prinsip kehatihatian dalam
menerbitkan sertipikat sesuai Keputusan Menteri Agraria Kepala BPN
Nnomer 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.
Kata kunci : prinsip kehatihatian penerbitan sertipikat.
KATA PENGANTAR
vii
Puji syukur penulis panjatkan kepada TUHAN YANG MAHA ESA,
yang telah melimpahkan Karunia dan kesempatan kepada penulis untuk dapat
menyelesaikan penulisan hukum ini, dengan judul ”Prinsip kehatihatian
Dalam Penerbitan Sertipikat hak AtasTanah oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Sukoharjo”.
Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan hukum ini,
dapat terrselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh
karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih penulis
kepada:
1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi izin dan
kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Pius Triwahyudi,SH,MSi., selaku dosen pembimbing penulis yang
penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan
hukum ini.
3. Bapak Lego Karjoko,SH,MH selaku Ketua PPH Fak Hukum yang telah
memberikan arahan, konsultasi dalam pencarian dan penetapan judul
skripsi ini.
4. Bapak Suprastowo,SH., selaku Kepala Kantor di Kantor Pertanahan
Kabupaten Sukoharjo, yang memberi izin dan kesempatan kepada penulis
untuk melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kota Surakarta.
5. Bapak Bambang Padmo.S.,SH., selaku Seksi Hak Atas Tanah dan
Pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, yang
dengan penuh kesabaran mengarahkan dan membantu penulis selama
melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
6. Papa, Mama tercinta dan , serta adik- adikku tersayang , terima kasih
atas dukungan, cinta maupun kasih sayang kepada penulis, yang selalu
mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini.
viii
7. Teman-teman di Fakultas Hukum, yang selalu memberikan dorongan dan
semangat selama saya studi di Fakultas Hukum UNS
8. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta, yang selalu mempermudahkan penulis dalam menimba
ilmu baik di kelas maupun di luar kelas di Fakultas Hukum.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah
membantu menyelesaikan penulisan hukum ini.
Penulis sadar bahwa dalam penulisan hukum ini, isi substansi masih
jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu,
penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan
penulisan hukum ini. dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati
penulis ucapkan terima kasih.
DAFTAR ISI
Surakarta, Juli 2008
Penulis
ix
HALAMAN JUDUL .................................................................................. i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................ ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .................................................. iii
HALAMAN MOTTO ................................................................................ iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.................................................................. v
ABSTRAK .................................................................................................... vi
KATA PENGANTAR ................................................................................ vii
DAFTAR ISI .............................................................................................. ix
DAFTAR GAMBAR .................................................................................... xi
DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................. xii
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ......................................................... 1
B. Perumusan Masalah ............................................................... 4
C. Tujuan Penelitian ................................................................... 4
D. Manfaat Penelitian ................................................................. 4
E. Metode Penelitian ................................................................... 5
F. Sistematika Penulisan Hukum ............................................... 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .............................................................. 10
A. Kerangka Teori ....................................................................... 10
1. Peraturan perundangan pertanahan mengenai
pendaftaran .......................................................................... 10
2. Layanan Pertanahan menurut UU Nomer 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintah Daerah ..................................... 15
3. Peraturan Presiden Nomer10 Tahun 2006 Tentang
Badan Pertanahan Nasional .............................................. 17
4. Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota.................................. 19
B. Kerangka Pemikiran................................................................ 21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN............................ 23
A. Diskripsi Daerah Penelitian .................................................... 23
x
B. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan .................................... 25
C. Penerapan prinsip kehatihatian dalam penerbitan sertipikat.40
D. Kekuatan Sertipikat sebagai alat bukti.................................... 73
BAB IV
SIMPULAN DAN SARAN ............................................................... 80
A. Simpulan ............................................................................... 80
B. Saran ..................................................................................... 81
DAFTAR
PUSTAKA……………………………………………………………........ 82
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ......... 39
Gambar 2. Kerangka Pemikiran ................................................................. 2
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I Surat Permohonan Ijin Penelitian
Lampiran II Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Pertanahan Kota
Surakarta
Lampiran III Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta Nomor
: 570/724/2005 tentang Pembentukan Sekretariat
Penanganan Sengketa Pertanahan Kantor
xi
Lampiran IV Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12
Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan
Tanah
Lampiran V Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta No.
500 / 01 / 2006 tentang Penetapan Lokas Dan Penunjukan
Peserta Kegiatan Tata Laksana Pertanahan (P3HT) Kantor
Pertanahan Kota Surakarta Tahun Anggaran 2006 (contoh)
Lampiran VI Berita Acara Mediasi (contoh)
Lampiran VII Surat Pemberian Kuasa (contoh)
Lampiran VIII Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (contoh)
Lampiran IX Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Nomor :
502/520.1/01-54/Pan “A”/XII/2006 (contoh)
Lampiran X Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta
No. 01-54-520.1-33-72-2006 tentang Pemberian Hak Milik
Kepada Tri Warsito Purwatno Dan Kawan-Kawan 54 (Lima
Puluh Empat) Orang Atas 54 (Lima Puluh Empat) Bidang
Tanah Seluruhnya Seluas 3093 m2 Terletak di Kalurahan
Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta (contoh)
Lampiran XI Contoh Surat Keterangan Tanah
Lampiran XII Contoh Surat Pernyataan Penguasaan / Penggarapan Tanah
Lampiran XIII Contoh Surat Permohonan Tanah Negara
Lampiran XIV Daftar 15 orang pemegang Hak Atas Tanah
Lampiran XV Daftar 54 orang pemohon Hak Milik atas tanah
xii
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya termasuk perekonomiannya
terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan
Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk melakukan
pembangunan. Sebagai negara berkembang Indonesia selalu melakukan
pembangunan di segala bidang baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan
dan keamanan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara
material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, untuk
itu diperlukan peran dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam mensukseskan
pembangunan nasional. Tujuan nasional tercantum dalam pembukaan Undangundang
Dasar 1945 alinea empat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial.
Untuk mencapai tujuan nasional diperlukan adanya kebijakan nasional di
bidang pertanahan yang salah satunya adalah penyelenggaraan pendaftaran tanah
yang ditujukan untuk menciptakan kepastian hukum tentang subyek dan obyek hak
atas tanah. Penyelenggaraan pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria
dalam Pasal 19 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran
Tanah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007
menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah diseluruh
wilayah Indonesia.Pendaftaran tanah mempunyai tujuan :
xiii
a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang
hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak – hak lain yang
terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak
yang bersangkutan;
b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak - pihak yang berkepentingan
termmasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang - bidang tanah
dan satuan – satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. ( Pasal 3 PP NO:24 Tahun
2007).
Dengan memperhatikan ketentuan diatas maka tujuan pendaftaaran tanah tidak
hanya untuk kepastian hukum tetapi juga untuk perlindungan hukum ( Parlindungan,
1999:79 ). Kepastian hukum dan perlindungan hukum ini sangat erat kaitannya
dengan kedudukan sertifikat sebagai bukti hak atas tanah yang merupakan alat bukti
yang menerangkan subyek dan obyek hak atas bidang tanah dan dapat dipergunakan
untuk mempertahankan klaim dari fihak ketiga. Mengenai kekuatan pembuktian
sertifikat secara tegas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 pada Pasal 32
menyatakan bahwa : sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data
fisisk dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data
yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surut ukur dan buku tanah hak
yang bersangkutan.
Pernyataan ini sebagai konsekuensi dari sistem pendaftaran tanah yang dianut
di Indonesia yang menggunakan sistem negatif, yang berarti bahwa negara tidak
menjamin kebenaran data yang ada dalam sertifikat. Tetapi meskipun demikian
sesuai yang dinyatakan dalam penjelasan PP Nomor 24 Tahun 2007, sistem publikasi
negatif yang dianut tidak secara murni karena dalam ketentuan Pasal 19 ayat ( 2 )
huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat, selain itu dalam prosedur pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan, dan penyajian data fisik dan data yuridis untuk menyajikan data yang
xiv
benar. Konsekuensi yang harus dilakukan untuk menghasilkan data yang benar
tersebut adalah penerapan prinsip kehati - hatian oleh pihak yang mempunyai
otorisasi sebagai pelaksana pendaftaran tanah, agar tidak terjadi kesalahan,
kekeliruan ataupun pemalsuan data - data yang mengakibatkan adanya data yang
tidak benar pada setiap tahaapan pendaftaran tanah. Adapun pihak yang diberikan
wewenang oleh negara untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah ini adalah Badan
Pertanahan Nasional, yang pelaksanaanya didelegasikan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Penyelenggaraan pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana,
aman , terjangkau, mutakhir dan terbuka ini dilakukan dengan maksud agar dapat
dihasilkan produk pensertifikan hak yang banyak sehingga mampu memenuhi
pencapaian tertib administrasi dibidang pertanahan. Namun demikian persoalan
pendaftaran tanah tidak semata - mata hanya sebatas pada segi kuantitas saja dengan
mengabaikan kualitas berupa jaminan kepastian hukum dan fungsinya sebagai alat
bukti bagi khususnya pemegangnya. Persoalan huklum sring terjadi adalah adanya
sertifikat ganda, aseli tapi palsu ataupun palsu yang tentu saja ini merugikan pihak -
pihak yang mempunyai hubungan hukum atau akan melakukan perbuatan hukum
dengan bidang tanah tersebut.
Adanya sertifikat palsu dan lain - lain pemalsuan dokumen yang berkaitan
dengan tanah, sedikit banyak terkait dengan kinerja birokrasi yang
menyelenggarakan pendaftaran tanah dan dipertanyakannya penggunaan prinsip
kehati - hatian dari penerbit sertipikat, apalagi dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP
NO; 24 Tahun 2007 pemilikan sertifikat dengan kuurun waktu 5 tahun setelah
terbitnya sertifikat, maka pihak yang memiliki tanah kehilangan hak untuk
mengajukan keberatan / gugatan atas penerbitan sertifikat atau dengankata lain
pemilik yang sebbenarnya dapat kehilangan haka atas tanahnya. Hal ini menarik
penulis untuk memeilih judul ” Prinsip Kehati- hatian Dalam Penerbitan sertifikat
Hak Atas Tanah Oleh Kntor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo”
xv
B. PERUMUSAN MASALAH
Perumusan masalah yang akan diteliti dalam penulisan hukum ini adalah :
1 Apakah Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dalam penerbitan sertifikat hak
atas telah memperhatikan asas kehati- hatian ?
2. Apakah sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan sudah memberikan jaminan
kepastian hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang kuat ?
C. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai
dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :
1.Tujuan Objektif
a. Mengetahui pelaksanaan penerapan prinsipn kehati hatian dalam
penerbita sertifikat hak atas tanah oleh Kntor Pertanahan Kabupaten
Sukoharjo;
b. Mengetahui kekuatan pembuktian dari sertifikat haka atas tanah sebagai
alat bukti hak.
.
2. Tujuan Subyektif
a. Memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan hukum sebagai
syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
b. Menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam hukum agraria,
khususnya dalam pelaksanaan pendaftaran tanah menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 dalam hal penerapan prinsip kehatihatian
dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah.
xvi
D. MANFAAT PENELITIAN
1. Manfaat Teoritis
a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum,
terutama Hukum Administrasi Negara, di bidang Hukum Agraria, yaitu
menyangkut pelaksanaan penerapan prinsip kehati - hatian dalam
penerbitan sertifikat hak atas tanah berdasarkan ketentuan peraturan
perundangan di bidang pertanahan dan menambah literatur atau bahan -
bahan informasi ilmiah;
b. Memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan penerapan
prinsip kehati - hatian dalampenerbitan sertifikat hak atas tanah oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.
2. Manfaat Praktis
a. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis, khususnya tentang
penerapan prinsip kehati- hatian dalam penerbitan sertifikat hak atas
tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo;
b .Memberikan masukan yang bermanfaat bagi Kantor Pertanahan Kabupaten
.
Sukoharjo dalam penerapan prinsip kehati- hatian dalam penerbitan
sertifikat
Hak atas tanah kaitanya dengan jaminan kepastian hukum sertifikat
sebagai
E. METODE PENELITIAN
Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu
tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi dengan
mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur
dan terpikirkannya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud
(Winarno Surakhmat, 1998 : 131).
xvii
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Dalam menyusun skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah
jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang
mengkaji hukum sebagai norma. Dengan kata lain penelitian yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder lainnya yang berkaitan
dengan obyek penelitian.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu : suatu penelitian yang
dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus
dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu (Soerjono Soekanto,
2006 : 10). Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, maka ilmu hukum
mempelajari mengenai tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan
hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Peter Mahmud,
2005 : 22).
Disini peneliti menguraikan bagaimana seharusnya Penerapan prinsip
kehati- hatian yang diterapkan oleh Kntor Pertanahan Kabupaten Sukoharja
dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah.
3. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan dengan
menggunakan legislasi dan regulasi (Peter Mahmud, 2005 : 97). Karena yang
diteliti adalah berbagai peraturan yang menjadi fokus sekaligus tema sentral
suatu penelitian, dalam hal ini adalah berbagai peraturan perundangundangan
yang berkaitan dengan obyek penelitian.
xviii
4. Jenis Data
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,
yaitu data atau fakta yang digunakan oleh seseorang secara tidak langsung
dan diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, laporan, makalah,
dokumen, doktrin, bahan-bahan kepustakaan, dan sumber-sumber tertulis
lainnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip kehati- hatian dalam
penerbitan sertikat hak atas tanah..
5. Sumber Data
Sumber data adalah tempat diketemukannya data. Sumber data yang
digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah sumber data
sekunder, yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa
peraturan perundangan, dokumen, buku-buku, laporan, arsip, makalah, dan
literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder
yang digunakan dalam penelitian hukum ini meliputi :
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini adalah norma atau
kaidah dasar dalam hukum di Indonesia dan beberapa peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai berikut : Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan
Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
xix
Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan,
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya
dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu memahami dan
menganalisis bahan hukum primer, yaitu buku-buku, literatur-literatur,
berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan
masalah yang diteliti,
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tertier, adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk
atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus
hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan bahan-bahan dari internet
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
6. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat
penting dalam penulisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu merupakan suatu teknik
pengumpulan data dengan cara mengumpulkan peraturan perundangundangan,
dokumen-dokumen, data-data dan literatur lainnya yang ada
hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini, data
diklarifikasikan kepada pejabat yang terkait, yaitu, Kepala Seksi Hak Tanah
dan Pendaftaran Tanah.
7. Teknik Analisis Data
Untuk memperoleh jawaban terhadap penelitian hukum ini digunakan
silogisme deduksi dengan metode :
xx
a. Interpretasi bahasa (gramatikal), yaitu memberikan arti kepada suatu
istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari. Jadi, untuk
mengetahui makna ketentuan undang-undang, maka ketentuan undangundang
itu ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut
bahasa umum sehari-hari (Sudikno Mertokusumo, 2004 : 57).
b. Interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan peraturan perundangundangan
dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau
undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum (Sudikno
Mertokusumo, 2004 : 59). Jadi undang-undang merupakan suatu kesatuan
dan tidak satupun ketentuan di dalam undang-undang merupakan aturan
yang berdiri sendiri (Peter Mahmud, 2005 : 112).
Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan
Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Dan Kantor Pertanahan, sebagai premis mayor.
Adapun yang menjadi premis minor adalah :
a. Penerapan prinsip kehati- hatian dalam penerbitan sertifikat hak atas
tanah yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo;
xxi
b. Adanya putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo atas pembatalan
sertifikat hak atas tanah.
Melalui proses silogisme akan diperoleh simpulan (conclusio) berupa
hukum positif in conreto yang dicari mengenai penerapan prinsip kehati
hatian dalam praktek penerbitan sertifikat hak atas tanah.
F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM (SKRIPSI )
Dalam bab I, diuraikan mengenai gambaran awal penelitian ini, yang
meliputi latar belakangmasalah, kemudian mengenai perumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang dipergunakan dalam
melakukan penelitian.
Dalam bab II, diuraikan mengenai landasan teori berdasarkan literaturliteratur
yang penulis gunakan, meliputi :. Hal tersebut ditujukan agar pembaca
dapat memahami tentang permasalahan yang penulis teliti.
Dalam bab III, diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan.
Dalam pembahsan diuraikan mengnai penerapan prinsip kehatihatian dalam
penerbitan sertipikat hak atas tanah oleh kanto pertanahan Kabupaten Sukoharjo
dan kekuatan sertipikat sebagai alat bukti pemilikan tanah.
Dalam Bab IV: merupakan Penutup yang berisi kesimpulan tentang
penerapan prinsip kehatihatian dalam Penerbitan sertipikat hak atas tanah dan
kekuatan sertipikat sebagai bukti pemilikan tanah
xxii
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. KERANGKA TEORI
1 Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pelaksanaan Pendaftaran
Tanah
Adapun ketentuan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah terdapat di
dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu :
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria.
Dalam Pasal 19 UUPA dinyatakan bahwa untuk menjamin
kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di
seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan
yang diatur dengan peraturan pemerintah.
Ketentuan lain yang mengatur tentang pendaftaran tanah
adalah Pasal 23 ayat (1) UUPA yang menentukan bahwa hak milik,
demikian pula setiap peralihannya, hapusnya dan pembebannya
dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan yang
dimaksudkan dalam Pasal 19. Pasal 32 ayat (1) UUPA menyatakan
bahwa hak guna usaha termasuk syarat pemberiannya, demikian juga
setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut harus didaftarkan
menurut ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA. Sedangkan
Pasal 38 ayat (1) UUPA menentukan bahwa hak guna bangunan,
termasuk syarat-syarat pemberiannya demikian juga setiap peralihan
dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan yang
dimaksud dalam Pasal 19 UUPA.
xxiii
b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah.
Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah adalah
rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus,
berkesinambungan dan teratur yang meliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik
dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang tanah
dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak
milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang
membebaninya.
Sedangkan pendaftaran tanah menurut Boedi Harsono adalah suatu
rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah secara terus
menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu yang
ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya
bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian
hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda bukti dan
pemeliharaannya (Boedi Harsono, 2003 : 72).
Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, apabila dirinci maka unsur
pendaftaran tanah adalah sebagai berikut :
1) Kata-kata “suatu rangkaian kegiatan” menunjukkan kepada kegiatan
dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah yang saling berhubungan
dan akhirnya menyediakan data yang diperlukan untuk jaminan
kepastian hukum di bidang pertanahan;
2) Kata-kata “terus menerus” menunjukkan kepada pelaksana kegiatan
yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah
terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti disesuaikan
dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian hingga selalu
sesuai dengan keadaan yang terakhir;
xxiv
3) Kata-kata “teratur” menunjukkan bahwa semua kegiatan harus
berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena
hasilnya akan merupakan data bukti menurut hukum, biarpun daya
kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama dalam hukum negaranegara
yang menyelenggarakan pendaftaran tanah;
4) Data tanah
Dalam hal data tanah terdapat dua jenis yaitu :
a) Data fisik, yaitu data-data mengenai letak tanah, luas tanah, serta
batas-batas tanahnya, bangunan dan tanaman yang ada di atasnya;
b) Data yuridis, yaitu mengenai nama hak atas tanah, siapa
pemegang hak tersebut serta peralihan dan pembebannya jika ada.
5) Kata-kata “wilayah” adalah wilayah kesatuan administrasi
pendaftaran meliputi seluruh negara;
6) Kata-kata “tanah-tanah tertentu” menunjukkan kepada objek
pendaftaran tanah. Ada kemungkinan, bahwa yang didaftar hanya
sebagian tanah yang dipunyai dengan hak yang ditunjuk.
Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah tersebut mereka yang
mempunyai tanah dengan mudah akan dapat membuktikan haknya atas tanah
yang dikuasai dan dipunyai dan mereka yang memerlukan keterangan akan
dengan mudah memperolehnya, karena keterangan-keterangan yang
tersimpan di kantor penyelenggaraan pendaftaran tanah, terbuka bagi umum.
Dari arti umum boleh mengetahuinya (Boedi Harsono, 2003 : 71).
Dengan adanya pendaftaran tanah ini barulah dapat dijamin tentang hakhak
seseorang di atas tanah. Pihak ketiga secara mudah dapat melihat hak-hak
apa atau beban apa yang terletak di atas bidang tanah. Hal ini berarti
terpenuhi syarat-syarat tentang pengumuman (openbaarhied), yang
merupakan salah satu syarat melekat kepada hak-hak yang bersifat kebendaan
(Sudargo Gautama, 1993 : 47).
xxv
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi :
1) Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali (initial registration)
Adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap
objek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau
Peraturan Pemerintah ini. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama
kali meliputi :
a) Pengumpulan dan pengelolaan data fisik;
b) Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan
haknya;
c) Penerbitan sertipikat;
d) Penyajian data fisik dan data yuridis;
e) Penyimpanan daftar umum dan dokumen.
Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan dengan
dua cara yaitu sebagai berikut :
a) Pendaftaran tanah secara sistematik adalah pendaftaran tanah
untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi
semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dalam
wilayah suatu desa atas keseluruhan dan biasanya yang aktif
melakukan kegiatan pendaftaran adalah pemerintah;
b) Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran
tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek
pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa
atau kelurahan secara individual atau massal dan biasanya yang
aktif melakukan kegiatan pendaftaran tanah adalah individuindividu
atau masyarakat. (Boedi Harsono, 2003 : 75 – 76 ).
xxvi
Sedangkan menurut pendapat Boedi Harsono, kegiatan
pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi tiga bidang kegiatan
yaitu :
a) Bidang fisik atau “teknik kadastral”
Kegiatan di bidang fisik mengenai tanahnya, untuk memperoleh
data mengenai letaknya, batas - batasnya, luasnya, bangunan -
bangunan dan atau tanaman-tanaman penting yang ada di atasnya.
Setelah dipastikan letak tanah yang akan dikumpulkan data fisik
kegiatannya dimulai dengan penetapan batas - batasnya serta
pemberian tanda - tanda batas di tiap sudutnya. Selanjutnya diikuti
dengan pengukuran dan pembuatan peta data fisiknya. Penetapan
batas - batas tanah dilakukan atas penunjukan pemegang hak yang
bersangkutan, yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah yang
berbatasan. Peta pendaftaran melukiskan semua tanah yang ada di
wilayah pendaftaran yang sudah diukur. Untuk tiap bidang tanah
yang haknya didaftarkannya dibuat apa yang dinamakan surat
ukur.
b) Bidang Yuridis
Kegiatan bidang yuridis bertujuan untuk memperoleh data
mengenai haknya, siapa pemegang haknya, dan ada atau tidak
adanya hak pihak lain yang membebaninya. Pengumpulan data
tersebut menggunakan alat pembuktian berupa dokumen dan lain -
lainnya.
c) Penerbitan tanda bukti hak
Bentuk kegiatan pendaftaran dan hasilnya, termasuk apa yang
merupakan surat tanda bukti hak, tergantung pada sistem
pendaftaran yang digunakan. Dokumen tanda bukti hak ini di
Indonesia bisa diterjemahkan sebagai sertipikat hak milik. (Boedi
Harsono, 2003 : 74 – 75).
xxvii
2) Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (Maintenance)
Adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data
fisik dan data yuridis dalam peta pendafatran tanah, daftar nama, surat
ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang
terjadi kemudian. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah
meliputi :
a) Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak.
b) Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.
Pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh kepala kantor
pertanahan yang dibantu oleh PPAT atau pejabat lain yang ditugaskan
untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Yang dimaksud kegiatan
tertentu yang pelaksanaannya ditugaskan kepada pejabat lain, adalah
kegiatan yang pemanfaatannya bersifat nasional atau melebihi
wilayah kerja kepala kantor pertanahan, misalnya pengukuran titik
dasar teknik, pemetaan fotogrametri, dan sebagainya.
Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau
kelurahan, dengan pengecualian bagi hak guna usaha, hak
pengelolaan, hak tanggungan, dan tanah negara. Satuan wilayahnya
adalah kabupaten atau kota, karena pada umumnya areal hak guna
usaha, hak pengelolaan dan tanah negara serta objek hak tanggungan
dapat meliputi beberapa desa atau kelurahan.
2. Layanan Pertanahan Menurut UU Nomer 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah.
Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 salah
satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah pelayanan pertanahan sehingga
segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pertanahan menjadi
wewenang dari Pemerintah Daerah. Pelayanan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah memberikan rasa puas bagi masyarakat dengan
xxviii
memperbandingkan bagaimana pandangan antara pelayanan yang diterima
dengan harapan pelayanan yang diharapkan.
Sehingga dalam pelayanan Pemerintah, rasa puas masyarakat terpenuhi
bila apa yang diberikan oleh Pemerintah kepada mereka sesuai dengan apa
yang mereka harapkan. Ketika masyarakat menghendaki izin lokasi, izin
mendirikan bangunan dikerjakan dalam waktu yang singkat dengan biaya
relatif murah serta mutu yang baik. Bila yang mereka terima adalah
pembuatannya dikerjakan berlarut-larut, biaya yang dikeluarkan cukup tinggi
dan tidak transparan kemudian mutu surat izin tersebut buruk, tidak bisa
dibaca, salah tanggal dan nama, atau keliru lokasi maka masyarakat tidak
puas.
Pelayanan terdiri dari 3 unsur pokok :
1). Biayanya relatif harus lebih rendah,
2). Waktu untuk mengerjakan relatif cepat, dan
3). Mutu yang diberikan relatif bagus. ( Inu Kencana Syafiie, 2003 : 117 )
Kriteria pelayanan yang baik berdasarkan Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06 Tahun 1995 meliputi :
1). Kesederhanaan
Dalam ketentuan prosedur atau tata cara memuat tata cara pelayanan yang
mudah dipahami oleh masyarakat luas dan mudah untuk dilaksanakan.
2). Kejelasan dan Kepastian
Pelayanan harus mengatur secara jelas mengenai hak-hak dan kewajiban
dari penerima pelayanan.
3). Keamanan
Pelayanan harus memuaskan masyarakat dari segi mutu, tepat waktu
penyelesaian, kepastian biaya serta persyaratan, petugas bersikap sopan
dan ramah.
4). Keterbukaan
Mekanisme serta tata cara dan peraturan pelayanan diinformasikan secara
terbuka, luas serta mudah dimengerti oleh masyarakat.
xxix
5). Efisien
Menetapkan pola pelayanan yang tepat, apakah dengan cara fungsional,
satu pintu atau terpusat.
6). Ekonomis
Penetapan biaya pelayanan dikenakan secara wajar dengan
memperhitungkan kemampuan masyarakat.
7). Keadilan Yang Merata
Ruang lingkup pelayanan seluas mungkin dengan pembagian secara
merata dan adil.
8). Ketepatan Waktu
Setiap tahap proses pelayanan ditentukan waktu penyelesaiannya.
9). Kuantitatif Pelayanan
a). Jumlah permintaan pelayanan
Secara berkala peningkatan dan penurunan jumlah permintaan
pelayanan dicatat dan dievaluasi sebagai bahan perencanaan.
b). Waktu pemberian pelayanan
Dengan menggunakan kriteria tertentu dapat diperoleh kapasitas
kemampuan suatu unit sehingga dapat diperkirakan berapa lama
waktu pelayanan yang dapat diberikan.
c). Penggunaan perangkat modern
Memilih sistem teknologi yang modern harus disesuaikan dengan
spesifik dari suatu unit kerja.
d). Frekuensi keluhan atau pujian
Penggunaan kotak pengaduan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan
system pelayanan.
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan
Nasional
Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Badan Pertanahan
Nasional melaksanakan tugas di bidang pertanahan secara nasional, regional
dan sektoral dan Pasal 3 menyebutkan fungsi Badan Pertanahan Nasional
xxx
yang diantaranya untuk melakukan perumusan kebijakan nasional, teknis,
koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan,
pelaksanaan pendaftaran tanah serta pengkajian dan penanganan masalah,
sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan. Hal ini berarti
kewenangan pelaksanaan pertanahan menjadi wewenang Badan Pertanahan
Nasional padahal yang mengetahui tata ruang wilayah dan potensi daerah
adalah Pemerintah Daerah itu sendiri.
Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Untuk
menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah,
dibentuk kantor- kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi di
Provinsi dan kantor pertanahan kabupaten/kota di kabupaten/kota.
Susunan organisasi Badan Pertanahan Nasional terdiri dari Kepala,
Sekretariat Utama, Deputi Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan, Deputi
Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Deputi Bidang Pengaturan dan
Penataan Pertanahan, Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan
Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik Pertanahan serta Inspektorat Utama.
Birokrasi menurut Max Weber adalah metode organisasi terbaik dengan
spesialisasi tugas. Birokrasi diperlukan di kantor - kantor Pemerintah,
terutama di negara - negara berkembang yang harus dipacu dengan
kedisiplinan.
Prinsip-prinsip dasar dan karakteristik yang ideal dari birokrasi :
a). Kerja yang ketat pada peraturan;
b). Tugas yang khusus;
c). Kaku dan sederhana;
d). Penyelenggaraan yang resmi;
e). Pengaturan dari atas ke bawah;
f). Berdasarkan logika;
g). Tersentralisasi;
xxxi
h). Taat dan patuh;
i). Tidak melanggar ketentuan;
j). Terstuktur;
k). Tanpa pandang bulu ( Inu Kencana Syafiie, 2004 : 110 ).
4. Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota
Pembentukan Kantor Pertanahan berdasarkan Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor
Pertanahan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 10
Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
Tugas pokok dari kantor pertanahan Sukoharjo adalah untuk melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten / Kota yang
bersangkutan.
Dalam menyelenggarakan tugas, kantor pertanahan mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana, program dan penyelenggaraan dalam rangka
pelaksanaan tugas pertanahan;
1) Pelayanan, perijinan dan rekomendasi di bidang pertanahan;
2) Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan
pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik dan survei potensi
tanah;
3) Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, dan
penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan
wilayah tertentu;
4) Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah,
pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset Pemerintah;
5) Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah
terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan
masyarakat ;
xxxii
6) Penanganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan;
7) Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah;
8) Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (
SIMTANAS );
9) Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat,
pemerintah dan swasta;
10) Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan;
11) Pengkoordinasian pengembangan sumber daya manusia pertanahan;
12) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan
prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan.
Susunan Organisasi Kantor Pertanahan
Kantor Pertanahan terdiri dari :
1) Subbagian Tata Usaha;
2) Seksi survey, Pengukuran dan Pemetaan;
3) Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
4) Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
5) Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan;
6) Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara.
B. KERANGKA PEMIKIRAN
Peraturan Perundang-undangan :.
1. UU NO: 5 Th 1960
2. UU NO: 32 Th 2004
3. PP No : 24 Th 1997
4. Perpres 10 th 2006
5. Permanag/ KKBP 3 th
1997
6. Per Ka BPN 4 TH 2006
xxxiii
Interpretasi
Keterangan :
Dari kerangka pemikiran ini, penulis ingin memberikan gambaran guna
menjawab perumusan masalah yang telah disebutkan pada awal penulisan hukum
· Prinsip Kehati –
hatian dalam :
1. Proses
pendaftaran
tanah di
kantah
Sukoharjo
2. Kekuatan
sertifikat sbg
alat bukti
Penerapan hukum
1. Prinsip
kehatihatian
dalam
penerbi
tan
sertifik
at
2. Sertifik
st
sebagai
alat
bukti
SIMPULAN
Tidak ada prinsip kehatihatian
dalam penerbitan
sertipikat hak atas tanah
oleh kantor pertanahan
kabupaten Sukoharjo.
xxxiv
ini. Penerapan prinsip kehati- hatian dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dan kekuatan pembuktian
sertifikat sebagao alat bukti bagi pemegangnya sebagai penerapan dariPeraturan
Perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan
Nasional, Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, , , Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan). Dari
penerapan peraturan perundangan tersebut diinterpretasikan dengan adanya fakta
hukum adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang
Pembatalan sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan disatu sisi
mengindikasikan bahwa Kantor petanahan kurang hati- hati dalam penerbitan
sertifikat dan sebagai alat bukti sertifikat ditentukan kekuatan pembuktiannya
dengan adanya gugatan fihak ketiga.
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
xxxv
A..DISKRIPSI DAERAH PENELITIAN
1. Letak Geografis
Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu Kabupaten di wilayah Propinsi
Jawa Tengah, letaknya diapit oleh enam Kabupaten/Kota, yaitu disebelah
Utara berbatasan dengan Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, disebelah
Timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, sebelah Selatan
berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul (DIY), dan Kabupaten
Wonogiri, serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan
Kabupaten Boyolali.
Letak wilayah Kabupaten Sukoharjo dihitung dari meredian Greenwich
adalah sebagai berikut:
a. Bagian ujung sebelah Timur : 110° 57¢ 33.70² BT
b. Bagian ujung sebelah Barat : 110° 42¢ 6.79² BT
c. Bagian ujung sebelah Utara : 7° 32¢ 17.00² BT
d. Bagian ujung sebelah Selatan : 7° 49¢ 32.00² BT
(Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo)
2. Kondisi Penduduk
Jumlah Penduduk di wilayah Sukoharjo tercatat sebanyak 821.213
(delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga belas) jiwa, yang terdiri dari
405.831 (empat ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh satu) jiwa laki-laki
atau 49,42% dan 415.382 (empat ratus lima belas ribu tiga ratus delapan
puluh dua) jiwa atau 50,58%.
Kepadatan penduduk dalam kurun waktu lima tahun (2000-2005)
cenderung mengalami kenaikan jumlah penduduk. Pada tahun 2005 tercatat
sebesar 1760 jiwa setiap km². Adapun perincian banyaknya penduduk
xxxvi
menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut
ini :
Tabel 1
Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Sukoharjo
No.
Kecamatan Laki-laki
(Jiwa)
Perempuan
(Jiwa)
Jumlah
(Jiwa)
1. Weru 32.469 33.692 66.161
2. Bulu 25.415 26.181 51.596
3. Tawangsari 28.624 29.152 57.776
4. Sukoharjo 40.338 41.512 81.850
5. Nguter 32.032 32.255 64.287
6. Bendosari 32.355 32.948 65.303
7. Polokarto 36.294 36.680 72.574
8. Mojolaban 37.966 38.581 76.547
9. Grogol 48.947 49.698 98.645
10. Baki 25.625 25.530 51.155
11. Gatak 23.188 23.773 46.961
12. Kartasura 42.578 45.380 87.958
Jumlah (Jiwa) 405.831 415.382 821.213
Sumber: Data Monografi Kabupaten Sukoharjo
Kabupaten Sukoharjo mempunyai luas wilayah 46.666 Ha atau sekitar
1,43% dari seluruh luas wilayah Propinsi Jawa Tengah. Secara administrasi
Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 Kecamatan, 150 Desa, dan 17
Kelurahan, 2.026 Dukuh, 1.438 Rukun Warga (RW), dan 4.428 Rukun
Tetangga (RT). Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Polokarto seluas
6.218 Ha (13%) sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Kartasura
seluas 1.923 Ha (4%) dari luas Kabupaten Sukoharjo (Sumber: Data Badan
Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo).
xxxvii
Menurut penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah seluas 21.178 Ha
(45.38%) dan lahan bukan sawah seluas 25.488 Ha (54.62%). Dari lahan
sawah yang mempunyai pengairan teknis seluas 14.570 Ha (68.80%), irigasi
setengah teknis seluas 2.250 Ha (10.62%), irigasi sederhana seluas 2.053 Ha
(9.79%), dan tadah hujan seluas 2.305 Ha (10.89%). Adapun perincian luas
penggunaan lahan menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat
pada tabel berikut ini :
Tabel 3
Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Sukoharjo
No.
Kecamatan Lahan Sawah
(Ha)
Bukan Lahan
Sawah (Ha)
Jumlah
(Ha)
1. Weru 1.757 2.441 4.198
2. Bulu 1.117 3.269 4.386
3. Tawangsari 1.617 2.381 3.998
4. Sukoharjo 2.405 2.053 4.458
5. Nguter 2.681 2.807 5.488
6. Bendosari 2.586 2.713 5.299
7. Polokarto 2.567 3.651 6.218
8. Mojolaban 2.253 1.301 3.554
9. Grogol 1.049 1.951 3.000
10. Baki 1.312 885 2.197
11. Gatak 1.275 672 1.947
12. Kartasura 559 1.364 1.923
Jumlah (Ha) 21.178 25.488 46.666
Sumber: Data Sekunder Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo
(Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo)
B. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
SUKOHARJO
xxxviii
Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1966 menyatakan tugas
keagrariaan dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri dalam bentuk
komponen Direktorat Jenderal Agraria. Kemudian muncul Keputusan
Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, maka
organisasi Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri
ditingkatkan menjadi Badan Pertanahan Nasional yang dipimpin seorang
Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Presiden, sedangkan dari segi
operasionalnya bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara dengan
susunan organisasi sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 11 / BPN / 1988. Di tingkat daerah dibentuk
organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk tingkat Propinsi
dan Kantor Pertanahan untuk tingkat Kabupaten / Kotamadya berdasarkan
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989.
Dengan demikian maka selain fungsi dan tugas pokoknya masih
relatif sama dengan Direktorat Jenderal Agraria, tetapi hubungan kerja
dengan Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan Bupati / Walikotamadya
berubah yang semula sebagai Instansi / aparat dekonsentrasi, sekarang
menjadi instansi vertikal dengan hubungan koordinasi sebagaimana
ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988.
Dalam pelaksanaannya berdasarkan koordinasi dan sinkronisasi sesuai
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 sehingga dengan Keputusan
Presiden Nomor 26 Tahun 1988 dibentuk Badan Pertanahan Nasional sebagai
instansi yang menangani administrasi pertanahan saja dalam rangka Undangundang
Pokok Agraria administrasi dalam pengertian yang luas dan tidak
hanya segi ketatausahaan saja.
a. Fungsi Badan Pertanahan Nasional adalah sebagai berikut :
xxxix
1) Merumuskan kebijaksanaan, perencanaan, penguasaan dan penggunaan
tanah, perencanaan pengaturan pemilikan tanah dengan prinsip - prinsip
bahwa tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Undang -
Undang Pokok Agraria.
2) Melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pemetaan
serta pendaftaran tanah dalam rangka memelihara tertib administrasi
pertanahan dan upaya memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan. Di
samping itu juga melaksanakan penelitian dan pengembangan pendidikan dan
latihan tenaga di bidang administrasi pertanahan.
b. Tugas Pertanahan secara umum adalah sebagai berikut :
1) Penatagunaan tanah
Penatagunaan tanah ialah serangkaian kegiatan penataan, peruntukan,
penggunaan dan penyelesaian tanah secara berkesinambungan dan teratur
berdasarkan asas manfaat, lestari, optimal, seimbang dan serasi.
2) Penataan penguasaan tanah
Fungsi penataan penguasaan tanah dilakukan seperti yang dikenal dengan
fungsi landreform meliputi tugas mengawasi pembatasan penguasaan
pemilikan dan penggunaan tanah.
3) Pengurusan hak tanah
Fungsi pengurusan hak tanah adalah pelaksanaan wewenang untuk
mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum yang
mengenai bumi atau tanah.
.
Pembentukan Kantor Pertanahan berdasarkan Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan
Kantor Pertanahan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 54 Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
xl
Tugas pokok dari kantor pertanahan Sukoharjo adalah untuk melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten / Kota yang
bersangkutan.
Dalam menyelenggarakan tugas, kantor pertanahan mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana, program dan penyelenggaraan dalam rangka
pelaksanaan tugas pertanahan;
2) Pelayanan, perijinan dan rekomendasi di bidang pertanahan;
3) Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan
pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik dan survei potensi
tanah;
4) Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, dan
penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan
wilayah tertentu;
5) Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah,
pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset Pemerintah;
6) Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah
terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan
masyarakat ;
7) Penanganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan;
8) Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah;
9) Pengelolaan Sistem Manajemen Pertanahan Nasional ( SIMTANAS );
10) Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat,
pemerintah dan swasta;
11) Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan;
12) Pengkoordinasian pengembangan sumber daya manusia pertanahan;
13) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan
prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan.
c. Susunan Organisasi Kantor Pertanahan
xli
Kantor Pertanahan terdiri dari :
1)Subbagian Tata Usaha;
2)Seksi survey, Pengukuran dan Pemetaan;
3)Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
4)Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
5)Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan;
6))Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara.
1) Subbagian Tata Usaha
Subbagian tata usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif
kepada semua satuan organisasi Kantor Pertanahan, serta menyiapkan bahan
evaluasi kegiatan, penyusunan program, dan peraturan perundang-undangan.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,
Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a) Pengelolaan data dan informasi;
b) Penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas
kinerja Pemerintah;
c) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
d) Pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran;
e) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sarana dan prasarana;
f) Penyiapan bahan evaluasi kegiatan dan penyusunan program;
g) Koordinasi pelayanan pertanahan.
Subbagian tata usaha terdiri dari :
a) Urusan perencanaan dan keuangan,
b) Urusan umum dan kepegawaian.
a) Urusan Perencanaan dan Keuangan
xlii
Urusan perencanaan dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan
penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja
pemerintah, keuangan dan penyiapan bahan evaluasi.
b) Urusan Umum dan Kepegawaian
Urusan umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan suratmenyurat,
kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasarana,
koordinasi pelayanan pertanahan serta pengelolaan data dan informasi.
2) Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan
Seksi survei, pengukuran dan pemetaan mempunyai tugas melakukan survei,
pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan, perapatan kerangka
dasar, pengukuran batas kawasan / wilayah, pemetaan tematik dan survei potensi
tanah, penyiapan pembinaan surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah.
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, seksi survey, pengukuran
dan pemetaan mempunyai fungsi :
a) Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan
perairan, perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan / wilayah,
pemetaan tematik dan survei potensi tanah, pembinaan surveyor
berlisensi;
b) Perapatan kerangka dasar orde 4 dan pengukuran batas kawasanan /
wilayah;
c) Pengukuran, perpetaan, pembukuan bidang tanah, ruang dan perairan;
d) Survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik
dan potensi tanah;
e) Pelaksanaan kerja sama teknik surveyor berlisensi dan pejabat penilai
tanah;
f) Pemeliharaan peralatan teknis.
xliii
Seksi survei, pengukuran dan pemetaan terdiri dari :
a) Subseksi Pengukuran dan Pemetaan
b) Subseksi Tematik dan Potensi Tanah
a) Subseksi Pengukuran dan Pemetaan
Subseksi pengukuran dan pemetaan mempunyai tugas menyiapkan perapatan
kerangka dasar orde 4, penetapan batas bidang tanah dan pengukuran bidang
tanah, batas kawasan / wilayah, kerja sama teknis surveyor berlisensi pembinaan
surveyor berlisensi dan memelihara peta pendaftaran, daftar tanah, peta bidang
tanah, surat ukur, gambar ukur dan daftar-daftar lainnya di bidang pengukuran.
b) Subseksi Tematik dan Potensi Tanah
Subseksi tematik dan potensi tanah mempunyai tugas menyiapkan survei,
pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik, survei potensi
tanah, pemeliharaan peralatan teknis komputerisasi dan pembinaan pejabat
penilai tanah.
3) Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan
dan melakukan penetapan hak dalam rangka pemberian, perpanjangan dan
pembaruan hak tanah, penggandaan tanah, perijinan, pendataan dan penertiban
bekas tanah hak, pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas tanah serta
pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ).
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, seksi hak tanah dan
pendaftaran tanah mempunyai fungsi :
a) Pelaksanaan pengaturan dan penetapan di bidang hak tanah;
b) Penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga dan tukarmenukar,
saran dan pertimbangan serta melakukan kegiatan perijinan,
saran dan pertimbangan usulan penetapan hak pengelolaan tanah;
xliv
c) Penyiapan telaahan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi
perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau
pendaftaran hak;
d) Pengadministrasian atas tanah yang dikuasai dan atau milik negara,
daerah bekerjasama dengan pemerintah, termasuk tanah badan hukum
pemerintah;
e) Pendataan dan penertiban tanah bekas tanah hak;
f) Pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan pertanahan;
g) Pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak;
h) Pelaksanaan peralihan, pembebanan hak atas tanah dan pembinaan PPAT.
Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah terdiri dari :
a) Subseksi penetapan hak tanah;
b) Subseksi pengaturan tanah pemerintah;
c) Subseksi pendaftaran hak;
d) Subseksi peralihan, pembebanan hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
a) Subseksi Penetapan Hak Tanah
Subseksi penatapan hak tanah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan
pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai penetapan hak milik,hak guna
bangunan dan hak pakai, perpajangan jangka waktu, pembaruan hak, perijinan,
peralihan hak atas tanah, penetapan dan atau rekomendasi perpanjangan jangka
waktu pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak tanah perorangan.
b) Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah
Subseksi pengaturan tanah pemerintah mempunyai tugas menyiapkan
pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai penetapan hak
milik dan hak pakai, hak guna bangunan dan hak pengelolaan bagi instansi
pemerintah, badan hukum pemerintah, perpanjangan jangka waktu pembaharuan
xlv
hak, perijinan, peralihan hak atas tanah, rekomendasi pelepasan dan tukarmenukar
tanah pemerintah.
c) Subseksi Pendaftaran Hak
Subseksi pendaftaran hak mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan
pendaftaran hak atas tanah, pengakuan dan penegasan konversi hak-hak lain,
hak milik atas satuan rumah susun, tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, data
yuridis lainnya, data fisik bidang tanah, data komputerisasi pelayanan
pertanahan serta memelihara daftar buku tanah, daftar nama, daftar hak atas
tanah, dan warkah serta daftar lainnya di bidang pendaftaran tanah.
d) Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat
Akta Tanah
Subseksi peralihan, pembebanan hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran, peralihan, pembebanan
hak atas tanah, pembebanan hak tanggungan dan bimbingan PPAT serta sarana
daftar isian di bidang pendaftaran tanah.
4) Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
Seksi pengaturan dan penataan pertanahan mempunyai tugas menyiapkan
bahan dan melakukan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah,
penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah
tertentu lainnya.
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, seksi pengaturan dan
penataan pertanahan mempunyai fungsi :
a) Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah dan
penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan
wilayah tertentu lainnya, penetapan kriteria kesesuaian penggunaan dan
pemanfaatan tanah serta penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka
perwujudan fungsi kawasan atau zoning, penyesuaian penggunaan dan
xlvi
pemanfaatan tanah, penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah,
penataan tanah bersama untuk peremajaan kota, daerah bencana dan
daerah bekas konflik serta pemukiman kembali;
b) Penyusunan rencana persediaan, peruntukan, penggunaan dan
pemeliharaan tanah, neraca penatagunaan tanah kabupaten / kota dan
kawasan lainnya;
c) Pemeliharaan basis data penatagunaan tanah kabupaten atau kota dan
kawasan;
d) Pemantauan dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan
pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan atau zoning dan
redistribusi tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah, pemberian tanah obyek
landreform dan pemanfaatan tanah bersama serta penertiban administrasi
landreform;
e) Pengusulan penetapan atau penegasan tanah menjadi obyek landreform;
f) Pengambilalihan dan atau penerimaan penyerahan tanah-tanah yang
terkena ketentuan landreform;
g) Penguasaan tanah-tanah obyek landreform;
h) Pemberian ijin peralihan hak atas tanah pertanian dan ijin redistribusi
tanah dengan luasan tertentu;
i) Penyiapan usulan penetapan surat keputusan redistribusi tanah dan
pengeluaran tanah dari obyek landreform;
j) Penyiapan usulan ganti kerugian tanah obyek landreform dan penegasan
obyek konsolidasi tanah;
k) Penyediaan tanah untuk pembangunan;
l) Pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan;
m) Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan dokumentasi data landreform.
Seksi pengaturan dan penataan pertanahan terdiri dari :
a) Subseksi penatagunaan tanah dan kawasan tertentu;
b) Subseksi landreform dan konsolidasi tanah;
xlvii
a) Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu
Subseksi penatagunaan tanah dan kawasan tertentu mempunyai tugas
(1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana persediaan,
(2) Peruntukan, pemeliharaan dan penggunaan tanah,
(3) Rencana penataan kawasan, pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi
pemeliharaan tanah,
(4) Perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan
atau zoning,
(5) Penerbitan pertimbangan teknis penatagunaan tanah,
(6) Penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah,
(7) Penyusunan neraca penatagunaan tanah, penetapan penggunaan dan
pemanfaatan tanah,
(8) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan dan pemeliharaan data tekstual
dan spasial.
b) Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah
Subseksi landreform dan konsolidasi tanah mempunyai tugas
(1) Menyiapkan bahan usulan penetapan atau penegasan tanah menjadi obyek
landreform,
(2) Penguasaan tanah-tanah obyek landreform,
(3) Pemberian ijin peralihan hak atas tanah dan ijin redistribusi tanah luasan
tertentu,
(4) Usulan penerbitan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah
dari obyek landreform,
(5) Monitoring dan evaluasi redistribusi tanah, ganti kerugian, pemanfaatan
tanah bersama dan penertiban administrasi landreform,
(6) Fasilitasi bantuan keuangan atau permodalan, teknis dan pemasaran,
(7) Usulan penegasan obyek penataan tanah bersama untuk peremajaan
pemukiman kumuh, daerah bencana dan daerah daerah bebas konflik serta
pemukiman kembali,
(8) Penyediaan tanah dan pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan,
xlviii
(9) Pengembangan teknik, metode, promosi dan sosialisasi,
(10) Pengorganisasian dan pembimbingan masyarakat,
(11) Kerja sama dan fasilitasi,
(12) Pengelolaan basis data dan informasi, monitoring dan evaluasi,
(13) Koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah.
5) Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan
Seksi pengendalian dan pemberdayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan
dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara,
tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat.
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, seksi pengendalian dan
pemberdayaan mempunyai fungsi :
a) Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah
terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat;
b) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemenuhan hak dan kewajiban
pemegang hak atas tanah, pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan
dan program pertanahan dan program sektoral, pengelolaan tanah negara
tanah terlantar dan tanah kritis;
c) Pengkoordinasian dalam rangka penyiapan rekomendasi, pembinaan,
peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program
pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan
tanah terlantar dan tanah kritis;
d) Penyiapan saran tindak dan langkah-langkah penanganan serta usulan
rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian
kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah
negara serta penanganan tanah terlantar dan tanah kritis;
e) Inventarisasi potensi masyarakat marjinal, asistensi dan pembentukan
kelompok masyarakat, fasilitasi dan peningkatan akses ke sumber
produktif;
xlix
f) Peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan
mitra kerja teknis pertanahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
g) Pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis untuk
pembangunan;
h) Pengelolaan basis data hak atas tanah, tanah negara, tanah terlantar, dan
tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat;
i) Penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian hubungan
hukum atas tanah terlantar.
Seksi pengendalian dan pemberdayaan terdiri dari :
a) Subseksi pengendalian pertanahan;
b) Subseksi Pemberdayaan masyarakat.
a) Subseksi Pengendalian Pertanahan
Subseksi pengendalian pertanahan mempunyai tugas menyiapkan
pengelolaan basis data, dan melakukan inventarisasi dan identifikasi, penyusunan
saran tindak dan langkah penanganan, serta menyiapkan bahan koordinasi usulan
penertiban dan pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban
pemegang hak atas tanah, pemantauan, evaluasi, harmonisasi dan pensinergian
kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara,
penanganan tanah terlantar dan tanah kritis;
b) Subseksi Pemberdayaan Masyarakat
Subseksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan
inventarisasi potensi, asistensi, fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan, dan
melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat, mitra kerja
teknis dalam pengelolaan pertanahan, serta melakukan kerja sama pemberdayaan
dengan pemerintah kabupaten atau kota, lembaga keuangan dan dunia usaha, serta
bimbingan dan pelaksana kerjasama pemberdayaan.
6). Seksi Sengketa, konflik dan Perkara
l
Seksi sengketa, konflik dan perkara mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, seksi konflik, sengketa dan
perkara mempunyai fungsi :
a) Pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan;
b) Pengkajian masalah, sengketa dan konflik pertanahan;
c) Penyiapan bahan dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan secara
hukum dan non hukum, penanganan dan penyelesaian perkara,
pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan
melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya, usulan dan rekomendasi
pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan serta usulan rekomendasi
pembatalan dan pengehentian hubungan hukum antara orang, dan atau
badan hukum dengan tanah;
d) Pengkoordinasian penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan;
e) Pelaporan penanganan dan penyelesaian konflik, sengketa dan perkara
pertanahan.
Seksi konflik, sengketa dan perkara terdiri dari :
a) Subseksi sengketa dan konflik pertanahan;
b) Subseksi perkara pertanahan.
a) Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan
Subseksi sengketa dan konflik pertanahan menyiapkan pengkajian hukum,
sosial, budaya, ekonomi dan politik terhadap sengketa dan konflik pertanahan,
usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang
dan atau badan hukum dengan tanah, pelaksanaan alternatif penyelesaian
sengketa melalui mediasi, fasilitasi, dan koordinasi penanganan sengketa dan
konflik.
li
b) Subseksi Perkara Pertanahan
Subseksi perkara pertanahan mempunyai tugas menyiapkan penanganan dan
penyelesaian perkara, koordinasi penanganan perkara, usulan rekomendasi
pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan atau badan
hukum dengan tanah sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan.
7). Tata Kerja Kantor Pertanahan
Dalam melaksanakan tugasnya, semua unsur di lingkungan kantor pertanahan
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan kantor pertanahan sendiri maupun dalam hubungan antar instansi
pemerintah di daerah.
Setiap pimpinan satuan organisasi berkewajiban sebagai berikut :
1) Melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang
memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang;
2) Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan
memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
3) Mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan
masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada
waktunya.
4) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di
bawahnya.
Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana
dalam bagan berikut ini :
Gambar : 1
lii
Strutur Organisasi Kantor Pertanahan Kab. Sukoharjo
SUBBAGIAN
TATA USAHA
Urusan
Perencanaan dan
Keuangan
Urusan Umum dan
Kepegawaian
SEKSI
SURVEI,
PENGUKUR
AN DAN
PEMETAAN
SEKSI HAK
TANAH DAN
PENDAFTARA
N TANAH
SEKSI
PENGATURAN
DAN PENATAAN
PERTANAHAN
SEKSI
PENGEND
ALIAN
DAN
PEMBERD
AYAAN
KANTOR PERTANAHAN
KAB.SUKOHARJO
SEKSI
SENGKETA,
KONFLIK DAN
PERKARA
Subseksi
Pengukuran
dan
Pemetaan
Subseksi
Penetapan
Hak Tanah
Subseksi
Pengaturan
Tanah
Pemerintah
Subseksi
Pengendalian
Pertanahan
Subseksi
Tematik
dan Potensi
Tanah
Subseksi
Pendaftaran
Hak
Subseksi
Peralihan,
Pembebanan
Hak dan
PPAT
Subseksi
Landreform
dan
Konsolidasi
Tanah
Subseksi
Pemberdayaan
Masyarakat
Subseksi
Perkara
Pertanahan
Subseksi
Sengketa dan
Konflik
Pertanahan
Subseksi
Penataguna
an Tanah
dan
Kawasan
Tertentu
liii
C. PRINSIP KEHATI - HATIAN DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT HAK
ATAS TANAH
Untuk mengetahui penerapan prinsip kehatihatian dalam penerbitan
sertipikat hakatas tanah dapat dilihat dari layanan pertanahan yang diberikan
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukuoharjo, yang mengacu pada pedoman
Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN Nomer 3 Tahun1997 Tentang
Pelaksanaan PP Nomer 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
DI Kantor Pertanahan Sukoharjo, untuk penanganan layanan
pertanahan dan jangka waktu yang diperlukan meliputi berbagau layanan :
perijinan, pengukuran, pemberian hak dan pendaftaran tanah yang dibuat di
dalam tabel di bawah ini :
Tabel 1 Kegiatan Pelayanan Pertanahan
No Jenis
Pelayanan
Syarat Biaya Jangka
Waktu
1.
2.
Pendaftaran
tanah untuk
pertama kali
secara
sistematik.
Pengukuran
dan
Pemetaan
1.Identitas Pemohon (foto copy
KTP dengan memperlihatkan
aslinya.
2.Daftar nominatif (daftar bidang
tanah yang disahkan panitia
Ajudikasi).
3.Copy daftar isian 201 beserta
surat-surat lainnya.
4.Peta bidang tanah.
5.Bukti pelunasan PPH.
1. Perorangan
1.Identitas pemilik
tanah/pemegang hak atau
Rp 25.000,00
Rp 22.500,00
90 hari
25 hari /
100 bidang
atau 1 hari /
liv
3.
4.
Kadasteral
Secara
Sistematik.
Pendaftaran
Surat
Keputusan
Pemberian
Hak Atas
Tanah
Secara
Sistematik.
Pendaftaran
Konversi
Langsung
kuasanya (foto copy KTP /
KK) kepada satuan tugas
teknis.
2.Menunujukkan foto copy
surat-surat tanah.
3.Surat pernyataan tanda batas
telah dipasang.
2.Badan Hukum
1.Menunjukkan Identitas Badan
Hukum (Akta Pendirian
Perseroan)kepada satuan tugas
teknis.
2.Menunjukkan foto copy izin
lokasi.
3.Sket lokasi.
4.Surat pernyataan tanda batas
telah dipasang.
1.Surat permohonan.
2.Identitas pemohon dan atau
kuasanya.
3.Perorangan:foto copy KTP.
4.Surat kuasa, jika dikuasakan.
5.Surat Keputusan Pemberian hak
atas tanah.
6.Bukti pembayaran uang
pemasukan pada negara.
7.Copy bukti pembayaran BPHTB
asli lembar ke-6.
1.Surat permohonan dan surat
kuasa, jika permohonannya
dikuasakan.
Rp25.000,00/
bidang.
Rp 25.000,00
4 bidang
Max. 20
hari kerja.
90 hari /
100
bidang.
lv
Secara
Sistematik.
2.Identitas diri pemohon dan atau
kuasanya ( foto copy KTP dan
KK yang masih berlaku ).
3.Bukti tertulis yang membuktikan
adanya hak yang bersangkutan,
yaitu :
a.surat tanda bukti hak milik yang
diterbitkan berdasarkan
peraturan swapraja yang
bersangkutan, atau
b.sertifikat hak milik, atau
c.surat keputusan pemberian hak
milik dari Pejabat yang
berwenang, atau
d.petuk pajak
bumi/landrente,girik,pipil,kekit
ir dan verponding, atau
e.akta pemindahan hak yang
dibuat di bawah tangan,atau
f.akta pemindahan hak atas tanah
yang dibuat oleh PPAT, atau
g.akta ikrar wakaf/surat ikrar
wakaf,atau
h.risalah lelang yang dibuat oleh
Pejabat yang berwenang, atau
i.surat penunujukan atau
pembelian tanah
pengganti,atau
j.surat keterangan riwayat tanah
yang pernah dibuat oleh Kantor
Pelayanan PBB.
lvi
5.
Penegakan
dan
Penegasan
Hak
Secara
Sistematik.
k.lain-lain bentuk alat pembuktian
tertulis.
l.surat-surat bukti kepemilikan
lainnya.
4. Surat pernyataan tidak dalam
sengketa diketahui Kades/Lurah
dan 2 saksi dari tetua
adat/penduduk setempat.
5. Foto copy SPPT PBB tahun
berjalan.
1.Surat permohonan dan surat
kuasa, jika permohonannya
dikuasakan.
2.Identitas diri pemohon dan atau
kuasanya ( foto copy KTP dan
KK yang masih berlaku ).
3.Bukti tertulis yang membuktikan
adanya hak yang bersangkutan,
yaitu :
a.surat tanda bukti hak milik yang
diterbitkan berdasarkan
peraturan swapraja yang
bersangkutan, atau
b.sertifikat hak milik, atau
c.surat keputusan pemberian hak
milik dari Pejabat yang
berwenang, atau
d.petuk pajak
bumi/landrente,girik,pipil,kekit
ir dan verponding, atau
e.akta pemindahan hak yang
Rp 25.000,00
120 hari
kerja.
lvii
6.
Pembukuan
Hak
Secara
Sistematik.
dibuat di bawah tangan,atau
f.akta pemindahan hak atas tanah
yang dibuat oleh PPAT, atau
g.akta ikrar wakaf/surat ikrar
wakaf,atau
h.risalah lelang yang dibuat oleh
Pejabat yang berwenang, atau
i.surat penunujukan atau
pembelian tanah
pengganti,atau
j.surat keterangan riwayat tanah
yang pernah dibuat oleh Kantor
Pelayanan PBB.
k.lain-lain bentuk alat pembuktian
tertulis.
l.surat-surat bukti kepemilikan
lainnya.
8.Foto copy SPPT PBB tahun
berjalan.
1.Surat permohonan.
2.Identitas diri pemohon dan atau
kuasanya.
3.Sertifikat hak atas tanah.
4.Surat keputusan pemberian hak,
untuk penetapan pengadilan
harus menyerahkan putusan
pengadilan.
1.Data tidak lengkap (data yuridis
dan/atau data fisik) dan tidak
dalam sengketa serta data telah
dibukukan lebih dari 5 tahun,
Rp 25.000,00
12 hari.
lviii
7.
Penghapusan
Catatan Buku
Tanah Secara
Sistematik.
atau
2.Data tidak lengkap (data yuridis
dan/atau data fisik) tersebut dan
telah dilengkapi oleh yang
bersangkutan, atau
3.Apabila karena ada sengketa dan
telah diberikan surat
pemberitahuan namun tidak ada
jawaban setelah 60 hari, atau
4.Dalam kasus butir 3, terdapat
jawaban atas surat
pemberitahuan dan dicapai
kesepakatan, atau
5.Dalam kasus butir 4 tidak
terdapat kesepakatan, kemudian
ada putusan pengadilan yang
sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap.
1.Data tidak lengkap (data yuridis
dan/atau data fisik) dan tidak
dalam sengketa serta data telah
dibukukan lebih dari 5 tahun,
atau
2.Data tidak lengkap (data yuridis
dan/atau data fisik) tersebut dan
telah dilengkapi oleh yang
bersangkutan, atau
3.Apabila karena ada sengketa dan
telah diberikan surat
pemberitahuan namun tidak ada
jawaban setelah 60 hari, atau
Rp 25.000,00
7 hari.
lix
8.
Pendaftaran
Tanah
Untuk
Pertama
Kali Secara
Sporadik.
4.Dalam kasus butir 3, terdapat
jawaban atas surat
pemberitahuan dan dicapai
kesepakatan, atau
5.Dalam kasus butir 4 tidak
terdapat kesepakatan, kemudian
ada putusan pengadilan yang
sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap.
1.Surat permohonan dan surat
kuasa, jika permohonannya
dikuasakan.
2.Identitas diri para pemilik
tanah/pemohon dan atau
kuasanya. (perseorangan : foto
copy KTP atau KK, Badan
Hukum : foto copy akte
pendirian perseroan dan
perubahannya).
3.Surat kuasa, jika permohonannya
dikuasakan.
4.Bukti tertulis yang membuktikan
adanya hak yang bersangkutan,
yaitu :
a.surat tanda bukti hak milik yang
diterbitkan berdasarkan
peraturan swapraja yang
bersangkutan, atau
b.sertifikat hak milik, atau
c.surat keputusan pemberian hak
milik dari Pejabat yang
Rp 25.000,00
/ bidang
.
120 hari
kerja.
lx
berwenang, atau
d.petuk pajak
bumi/landrente,girik,pipil,kekit
ir dan verponding, atau
e.akta pemindahan hak yang
dibuat di bawah tangan,atau
f.akta pemindahan hak atas tanah
yang dibuat oleh PPAT, atau
g.akta ikrar wakaf/surat ikrar
wakaf,atau
h.risalah lelang yang dibuat oleh
Pejabat yang berwenang, atau
i.surat penunujukan atau
pembelian tanah
pengganti,atau
j.surat keterangan riwayat tanah
yang pernah dibuat oleh Kantor
Pelayanan PBB.
k.lain-lain bentuk alat pembuktian
tertulis.
l.surat-surat bukti kepemilikan
lainnya.
5.Surat–surat bukti kepemilikan
lainnya.
6.Bukti lainnya, jika tidak ada
surat bukti kepemilikan : surat
pernyataan penguasaan fisik
lebih dari 20 tahun secara terusmenerus
dan surat keterangan
Kades/Lurah disaksikan oleh 2
orang tetua adat.
lxi
9.
Pengukuran
dan
Pemetaan
Kadasteral
Secara
Sporadik.
7.Surat pernyataan telah
memasang tanda batas.
8.Foto copy SPPT PBB tahun
berjalan.
9.Foto copy SK izin lokasi dan
sket lokasi (jika pemohon adalah
badan hukum).
1. Perorangan
1.Identitas pemilik tanah/pemegang
hak atau kuasanya (foto
copy KTP / KK) kepada
satuan tugas teknis.
2.Menunujukkan foto copy
surat-surat tanah.
3.Surat pernyataan tanda batas
telah dipasang.
2.Badan Hukum
1.Menunjukkan Identitas Badan
Hukum (Akta Pendirian
Perseroan)kepada satuan tugas
teknis.
2.Menunjukkan foto copy izin
lokasi.
3.Sket lokasi.
4.Surat pernyataan tanda batas
telah dipasang.
3.Tanda batas, bentuk dan ukuran
luas di bawah 10 ha :
a.pipa besi, panjang 100 cm dan
bergaris tengah 5 cm.
b.pipa paralon diisi beton, panjang
Rp 25.000,00
/ bidang.
25 hari +
lama
waktu
transportasi.
lxii
10.
Pendaftaran
Tanah
Pertama Kali
( Sporadik ).
100 cm dan bergaris tengah 5
cm.
1.Surat permohonan dan surat
kuasa, jika permohonannya
dikuasakan.
2.Identitas diri pemohon dan atau
kuasanya ( foto copy KTP dan
KK yang masih berlaku ).
3.Bukti tertulis yang membuktikan
adanya hak yang bersangkutan,
yaitu :
a.surat tanda bukti hak milik yang
diterbitkan berdasarkan
peraturan swapraja yang
bersangkutan, atau
b.sertifikat hak milik, atau
c.surat keputusan pemberian hak
milik dari Pejabat yang
berwenang, atau
d.petuk pajak
bumi/landrente,girik,pipil,kekit
ir dan verponding, atau
e.akta pemindahan hak yang
dibuat di bawah tangan,atau
f.akta pemindahan hak atas tanah
yang dibuat oleh PPAT, atau
g.akta ikrar wakaf/surat ikrar
wakaf,atau
h.risalah lelang yang dibuat oleh
Pejabat yang berwenang, atau
i.surat penunujukan atau
Rp 25.000,00
90 hari/
100
bidang.
lxiii
11.
Pendaftaran
Tanah
Pertama
Kali-
Pengakuan /
Penegasan
hak
( Sporadik ).
pembelian tanah
pengganti,atau
j.surat keterangan riwayat tanah
yang pernah dibuat oleh Kantor
Pelayanan PBB.
k.lain-lain bentuk alat pembuktian
tertulis.
l.surat-surat bukti kepemilikan
lainnya.
4. Surat pernyataan tidak dalam
sengketa diketahui Kades/Lurah
dan 2 saksi dari tetua
adat/penduduk setempat.
5. Foto copy SPPT PBB tahun
berjalan.
1.Surat permohonan dan
surat kuasa, jika permohonannya
dikuasakan.
2.Identitas diri pemohon dan atau
kuasanya ( foto copy KTP dan
KK yang masih berlaku ).
3.Surat kuasa, jika permohonannya
dikuasakan.
4.Bukti tertulis yang membuktikan
adanya hak yang bersangkutan,
yaitu :
a.surat tanda bukti hak milik yang
diterbitkan berdasarkan
peraturan swapraja yang
bersangkutan, atau
b.sertifikat hak milik, atau
Rp 25.000,00
120 hari
kerja.
lxiv
12.
Permohonan
Pendaftaran
Surat
Keputusan
Pemberian
Hak.
c.surat keputusan pemberian hak
milik dari Pejabat yang
berwenang, atau
d.petuk pajak
bumi/landrente,girik,pipil,kekit
ir dan verponding, atau
e.akta pemindahan hak yang
dibuat di bawah tangan,atau
f.akta pemindahan hak atas tanah
yang dibuat oleh PPAT, atau
g.akta ikrar wakaf/surat ikrar
wakaf,atau
h.risalah lelang yang dibuat oleh
Pejabat yang berwenang, atau
i.surat penunujukan atau
pembelian tanah pengganti,atau
j.surat keterangan riwayat tanah
yang pernah dibuat oleh Kantor
Pelayanan PBB.
k.lain-lain bentuk alat pembuktian
tertulis.
l.surat-surat bukti kepemilikan
lainnya.
5. Foto copy SPPT PBB tahun
berjalan.
1.Surat permohonan.
2.Identitas pemohon dan atau
kuasanya.
3.Perorangan:foto copy KTP.
4.Surat kuasa, jika dikuasakan.
5.Surat Keputusan Pemberian hak
Rp 25.000,00
/ bidang.
Max. 20
hari kerja.
lxv
13.
14.
15.
Pemecahan
Sertifikat.
Pemisahan
Sertifikat.
Penggabungan
Sertifikat.
atas tanah.
6.Bukti pembayaran uang
pemasukan pada negara.
7.Copy bukti pembayaran BPHTB
asli lembar ke-6.
1.Permohonan yang disertai alasan
pemecahan tersebut.
2.Identitas diri pemohon dan atau
kuasanya (foto copy KTP).
3.Sertifikat hak atas tanah asli.
4.Site plan
5.Ijin perubahan penggunaan
tanah, apabila terjadi perubahan
penggunaan tanah.
1.Permohonan yang disertai alasan
pemisahan tersebut.
2.Identitas diri pemohon dan atau
kuasanya (foto copy KTP).
3.Sertifikat hak atas tanah asli.
4.Site plan
5.Ijin perubahan penggunaan
tanah, apabila terjadi perubahan
penggunaan tanah.
1.Permohonan yang disertai alasan
penggabungan tersebut.
2.Identitas diri pemohon dan atau
kuasanya (foto copy KTP).
3.Sertifikat hak atas tanah asli.
4.Site plan
5.Ijin perubahan penggunaan
tanah, apabila terjadi perubahan
Rp 25.000,00
x banyaknya
sertifikat
yang
diterbit-kan.
Rp 25.000,00
x banyak-nya
sertifikat
yang diterbitkan.
Rp 25.000,00
x banyaknya
sertifikat
yang diterbit-
35 hari
kerja / 50
bidang di
luar waktu
pengukuran.
35 hari
kerja / 50
bidang di
luar waktu
pengukuran.
35 hari
kerja / 50
bidang di
luar waktu
pengukuran.
lxvi
16.
17.
Pendaftaran
Sertifikat
Wakaf
Untuk
Tanah
Terdaftar.
Pendaftaran
Sertifikat
Wakaf
Untuk
Tanah
Belum
Terdaftar.
penggunaan tanah.
1.Surat permohonan.
2.Akta Ikrar Wakaf.
3.Sertifikat hak milik asli.
4.Surat pengesahan Nadzir.
5.Surat kuasa, jika permohonannya
dikuasakan.
6.Identitas wakif (foto copy KTP).
7.Identitas Nadzir (foto copy
KTP).
1.Surat permohonan.
2.Identitas diri pemohon dan atau
kuasanya ( foto copy KTP dan
KK yang masih berlaku ).
3.Surat kuasa, jika permohonannya
dikuasakan.
4.Bukti tertulis yang membuktikan
adanya hak yang bersangkutan,
yaitu :
a.surat tanda bukti hak milik yang
diterbitkan berdasarkan
peraturan swapraja yang
bersangkutan, atau
b.sertifikat hak milik, atau
c.surat keputusan pemberian hak
milik dari Pejabat yang
berwenang, atau
d.petuk pajak
bumi/landrente,girik,pipil,kekit
ir dan verponding, atau
e.akta pemindahan hak yang
kan.
Rp 25.000,00
/ sertifikat.
Rp 25.000,00
/ bidang di
luar biaya
pengukuran
dan
pemetaan.
20 hari
kerja.
120 hari
kerja.
lxvii
18.
19.
Pengembalian
Batas.
Pengecekan
Sertifikat.
dibuat di bawah tangan,atau
f.akta pemindahan hak atas tanah
yang dibuat oleh PPAT, atau
g.akta ikrar wakaf/surat ikrar
wakaf,atau
h.risalah lelang yang dibuat oleh
Pejabat yang berwenang, atau
i.surat penunujukan atau
pembelian tanah
pengganti,atau
j.surat keterangan riwayat tanah
yang pernah dibuat oleh Kantor
Pelayanan PBB.
k.lain-lain bentuk alat pembuktian
tertulis.
l.surat-surat bukti kepemilikan
lainnya.
5.Foto copy SPPT PBB tahun
berjalan.
1.Surat permohonan.
2.Identitas pemohon dan
kuasanya:
a.Perorangan : foto copy KTP dan
KK.
b.Badan Hukum :
foto copy akta pendirian badan
hukum.
3.Surat kuasa, jika dikuasakan.
4.Sertifikat Hak Atas Tanah asli.
1.Sertifikat asli.
2.Identitas diri pemohon dan atau
2 x
Rp25.000,00
30 hari / 40
ha.
8 hari
kerja.
lxviii
20.
Pendaftaran
Peralihan
Hak Karena
Jual-Beli.
kuasanya (foto copy KTP).
3.Surat kuasa.
4.Surat permohonan dari PPAT
untuk kegiatan peralihan /
pembebanan hak dengan akta
PPAT.
1.Surat pengantar dari PPAT.
2.Surat permohonan.
3.Sertifikat asli.
4.Akta jual-beli dari PPAT.
5.Identitas diri pemegang hak,
penerima hak dan atau kuasanya
(foto copy KTP).
6.Surat kuasa, jika permohonannya
dikuasakan.
7.Bukti pelunasan SSB BPHTB.
8.Bukti pelunasan SSP Pph Final.
9.SPPT PBB tahun berjalan atau
tahun terakhir, kalau belum ada
SPPT, perlu keterangan
Lurah/Kepala Desa.
10.Izin pemindahan hak, jika :
1.Pemindahan hak atas tanah
dicantumkan dipindahtangankan
jika ada izin dari instansi yang
berwenang.
2.Pemindahan hak pakai atas tanah
negara.
11.Surat pernyataan calon
penerima hak, yang menyatakan:
a.pemindahan hak tersebut tidak
Rp 25.000,00
/ sertifikat.
Rp 25.000,00
/ sertifikat.
20 hari.
lxix
21.
22.
Pendaftaran
Peralihan
Hak Karena
Warisan.
Pendaftaran
Peralihan
Hak Karena
Hibah.
menjadi pemegang hak atas
tanah yang melebihi ketentuan
maksimum.
b.pemindahan hak tersebut tidak
menjadi pemegang hak atas
tanah absentee.
c.jika pernyataan 11a dan 11b
tidak benar maka tanah
kelebihan menjadi obyek
landreform.
d.bersedia menanggung semua
akibat hukumnya, jika
pernyataan pada 11a dan
11tidak benar.
1.Surat permohonan
2.Sertifikat asli.
3.Surat keterangan kematian.
4.Surat asli keterangan waris.
5.Identitas dari para ahli waris dan
penerima kuasa.
6.SPPT PBB tahun terakhir.
7.Surat setor BPHTB.
1.Surat pengantar dari PPAT.
2.Surat permohonan.
3.Sertifikat asli.
4.Akta hibah dari PPAT.
5.Identitas diri pemegang hak,
penerima hak dan atau kuasanya.
6.Surat kuasa, jika permohonannya
dikuasakan.
7.Bukti pelunasan SSB BPHTB.
Rp 25.000,00
/ sertifikat.
Rp 25.000,00
20 hari.
20 hari.
lxx
23.
Pendaftaran
8.Bukti pelunasan SSP Pph Final.
9.SPPT PBB tahun berjalan atau
tahun terakhir, kalau belum ada
SPPT, perlu keterangan
Lurah/Kepala Desa.
10.Izin pemindahan hak, jika :
1. Pemindahan hak atas tanah
dicantumkan
dipindahtangankan jika ada
izin dari instansi yang
berwenang.
2.Pemindahan hak pakai atas tanah
negara.
11.Surat pernyataan calon
penerima hak, yang menyatakan:
a.pemindahan hak tersebut tidak
menjadi pemegang hak atas
tanah yang melebihi ketentuan
maksimum.
b.pemindahan hak tersebut tidak
menjadi pemegang hak atas
tanah absentee.
c.jika pernyataan 11a dan 11b
tidak benar maka tanah
kelebihan menjadi obyek
landreform.
d.bersedia menanggung semua
akibat hukumnya, jika
pernyataan pada 11a dan 11b
tidak benar.
1.Surat pengantar dari PPAT.
20 hari.
lxxi
Peralihan
Hak Karena
Tukar-
Menukar.
2.Surat permohonan.
3.Sertifikat asli.
4.Akta tukar-menukar dari PPAT.
5.Identitas diri pemegang hak,
penerima hak dan atau kuasanya
(foto copy KTP).
6.Surat kuasa, jika permohonannya
dikuasakan.
7.Bukti pelunasan SSB BPHTB.
8.Bukti pelunasan SSP Pph Final.
9.SPPT PBB tahun berjalan atau
tahun terakhir, kalau belum ada
SPPT, perlu keterangan
Lurah/Kepala Desa.
10.Izin pemindahan hak, jika :
1.Pemindahan hak atas tanah
dicantumkan dipindahtangankan
jika ada izin dari instansi yang
berwenang.
2.Pemindahan hak pakai atas tanah
negara.
11.Surat pernyataan calon
penerima hak, yang menyatakan:
a.pemindahan hak tersebut tidak
menjadi pemegang hak atas
tanah yang melebihi ketentuan
maksimum.
b.pemindahan hak tersebut tidak
menjadi pemegang hak atas
tanah absentee.
c.jika pernyataan 11a dan 11b
Rp 25.000,00
/ sertifi-kat.
lxxii
24.
Peralihan
Hak Karena
Pembagian
Hak
Bersama.
tidak benar maka tanah
kelebihan menjadi obyek
landreform.
d.bersedia menanggung semua
akibat hukumnya, jika
pernyataan pada 11a dan 11b
tidak benar.
1.Surat pengantar dari PPAT.
2.Surat permohonan.
3.Sertifikat asli.
4.Akta pembagian hak bersama
dari PPAT.
5.Identitas diri pemegang hak,
penerima hak dan atau kuasanya
(foto copy KTP).
6.Surat kuasa, jika permohonannya
dikuasakan.
7.Bukti pelunasan SSB BPHTB.
8.Bukti pelunasan SSP Pph Final.
9.SPPT PBB tahun berjalan atau
tahun terakhir, kalau belum ada
SPPT, perlu keterangan
Lurah/Kepala Desa.
10.Izin pemindahan hak, jika :
1.Pemindahan hak atas tanah
dicantumkan dipindahtangankan
jika ada izin dari instansi yang
berwenang.
2.Pemindahan hak pakai atas tanah
negara.
11.Surat pernyataan calon
Rp 25.000,00
/ sertifikat.
20 hari.
lxxiii
25.
Pendaftaran
Peralihan
Hak Akta
Karena
Pemasukan
ke Dalam
Perusahaan.
penerima hak, yang menyatakan:
a.pemindahan hak tersebut tidak
menjadi pemegang hak atas
tanah yang melebihi ketentuan
maksimum.
b.pemindahan hak tersebut tidak
menjadi pemegang hak atas
tanah absentee.
c.jika pernyataan 11a dan 11b
tidak benar maka tanah
kelebihan menjadi obyek
landreform.
d.bersedia menanggung semua
akibat hukumnya, jika
pernyataan pada 11a dan 11b
tidak benar.
1.Surat pengantar dari PPAT.
2.Surat permohonan.
3.Sertifikat asli.
4.Akta pemasukan ke dalam
perusahaan dari PPAT.
5.Identitas diri pemegang hak,
penerima hak dan atau kuasanya
(foto copy KTP).
6.Surat kuasa, jika permohonannya
dikuasakan.
7.Bukti pelunasan SSB BPHTB.
8.Bukti pelunasan SSP Pph Final.
9.SPPT PBB tahun berjalan atau
tahun terakhir, kalau belum ada
SPPT, perlu keterangan
Rp 25.000,00
/ sertifikat.
20 hari.
lxxiv
26.
Pendaftaran
Peralihan Hak
Karena
Merger/Penggabungan/
Pele
buran ke
Lurah/Kepala Desa.
10.Izin pemindahan hak, jika :
1.Pemindahan hak atas tanah
dicantumkan dipindahtangankan
jika ada izin dari instansi yang
berwenang.
2.Pemindahan hak pakai atas tanah
negara.
11.Surat pernyataan calon
penerima hak, yang menyatakan:
a.pemindahan hak tersebut tidak
menjadi pemegang hak atas
tanah yang melebihi ketentuan
maksimum.
b.pemindahan hak tersebut tidak
menjadi pemegang hak atas
tanah absentee.
c.jika pernyataan 11a dan 11b
tidak benar maka tanah
kelebihan menjadi obyek
landreform.
d.bersedia menanggung semua
akibat hukumnya, jika
pernyataan pada 11a dan 11b
tidak benar.
1.Surat pengantar dari PPAT.
2.Surat permohonan.
3.Sertifikat asli.
4.Akta pendirian perusahaan.
5.AD dan ART perusahaan.
6.penggabungan perusahaan tidak
20 hari.
lxxv
Dalam
Perusahaan/
Koperasi.
dalam status likuidasi.
7.Identitas pemohon dan identitas
penerima kuasa.
8. Bukti pelunasan SSB BPHTB.
9.Bukti pelunasan SSP Pph Final.
10.SPPT PBB tahun berjalan atau
tahun terakhir, kalau belum ada
SPPT, perlu keterangan
Lurah/Kepala Desa.
11.Izin pemindahan hak, jika :
1.Pemindahan hak atas tanah
dicantumkan dipindahtangankan
jika ada izin dari instansi yang
berwenang.
2.Pemindahan hak pakai atas tanah
negara.
11.Surat pernyataan calon
penerima hak, yang menyatakan:
a.pemindahan hak tersebut tidak
menjadi pemegang hak atas
tanah yang melebihi ketentuan
maksimum.
b.pemindahan hak tersebut tidak
menjadi pemegang hak atas
tanah absentee.
c.jika pernyataan 11a dan 11b
tidak benar maka tanah
kelebihan menjadi obyek
landreform.
d.bersedia menanggung semua
akibat hukumnya, jika
Rp 25.000,00
/ sertifikat.
lxxvi
27.
28.
Pendaftaran
Peralihan Hak
Karena
Putusan
Pengadilan.
Pendaftaran
Peralihan
Hak Karena
Lelang.
pernyataan pada 11a dan 11b
tidak benar.
1.Surat pengantar dari PPAT.
2.Salinan putusan pengadilan
berkekuatan hukum tetap.
3.Salinan berita acara eksekusi.
4.Identitas dari pemegang perkara.
5.Sertifikat Hak Atas Tanah.
1.Surat pengantar dari PPAT.
2.Surat permohonan.
3.Sertifikat asli.
4.Ketetapan risalah lelang.
5.Identitas diri pemegang hak,
penerima hak dan atau kuasanya
(foto copy KTP).
6.Surat kuasa, jika permohonannya
dikuasakan.
7.Bukti pelunasan SSB BPHTB.
8.Bukti pelunasan SSP Pph Final.
9.SPPT PBB tahun berjalan atau
tahun terakhir, kalau belum ada
SPPT, perlu keterangan
Lurah/Kepala Desa.
10.Izin pemindahan hak, jika :
1.Pemindahan hak atas tanah
dicantumkan dipindahtangankan
jika ada izin dari instansi yang
berwenang.
2.Pemindahan hak pakai atas tanah
negara.
11.Surat pernyataan calon
Rp 25.000,00
/ sertifikat.
Rp 25.000,00
20 hari.
20 hari.
lxxvii
29.
30.
Pendaftaran
Hak
Tanggungan
.
Pendaftaran
Peralihan
penerima hak, yang menyatakan:
a.pemindahan hak tersebut tidak
menjadi pemegang hak atas
tanah yang melebihi ketentuan
maksimum.
b.pemindahan hak tersebut tidak
menjadi pemegang hak atas
tanah absentee.
c.jika pernyataan 11a dan 11b
tidak benar maka tanah
kelebihan menjadi obyek
landreform.
d.bersedia menanggung semua
akibat hukumnya, jika
pernyataan pada 11a dan 11b
tidak benar.
1.Surat pengantar dari PPAT.
2.Surat permohonan.
3.Sertifikat asli.
4.Akta pemberian hak tanggungan.
5.Salinan APHT yang sudah
diparaf oleh PPAT.
6.Identitas dari pemegang hak,
penerima hak dan atau kuasanya
(foto copy KTP).
7.Surat kuasa, jika permohonannya
dikuasakan.
8.SKMHT apabila pemberian hak
tanggungan melalui kuasa.
1.Surat pengantar dari PPAT.
2.Surat permohonan.
Rp 25.000,00
7 hari.
7 hari.
lxxviii
Hak
Tanggungan
.
3.Sertifikat asli.
4.Akta pemberian hak tanggungan.
5.Identitas diri pemegang hak,
penerima hak dan atau kuasanya
(foto copy KTP).
6.Surat kuasa, jika permohonannya
dikuasakan.
7.Izin pemindahan hak, jika :
1.Pemindahan hak atas tanah
dicantumkan
dipindahtangankan jika ada
izin dari instansi yang
berwenang.
2.Pemindahan hak pakai atas tanah
negara.
8.Surat pernyataan calon penerima
hak, yang menyatakan :
a.pemindahan hak tersebut tidak
menjadi pemegang hak atas
tanah yang melebihi ketentuan
maksimum.
b.pemindahan hak tersebut tidak
menjadi pemegang hak atas
tanah absentee.
c.jika pernyataan 11a dan 11b
tidak benar maka tanah
kelebihan menjadi obyek
landreform.
d.bersedia menanggung semua
akibat hukumnya, jika
pernyataan pada 11a dan 11b
Rp 25.000,00
lxxix
31.
32.
33.
Pendaftaran
Roya /
Hapusnya
Hak
Tanggungan
Penghapusan
Catatan Pada
Buku Tanah.
Ganti
Nama.
tidak benar.
1.Surat permohonan.
2.Sertifikat hak tanggungan.
3.Identitas diri pemegang hak,
penerima hak dan atau kuasanya.
4.Surat keterangan hapusnya hak
tanggungan.
1.Data tidak lengkap (data yuridis
dan/atau data fisik) dan tidak
dalam sengketa serta data telah
dibukukan lebih dari 5 tahun,
atau
2.Data tidak lengkap (data yuridis
dan/atau data fisik) tersebut dan
telah dilengkapi oleh yang
bersangkutan, atau
3.Apabila karena ada sengketa dan
telah diberikan surat
pemberitahuan namun tidak ada
jawaban setelah 60 hari, atau
4.Dalam kasus butir 3, terdapat
jawaban atas surat
pemberitahuan dan dicapai
kesepakatan, atau
5.Dalam kasus butir 4 tidak
terdapat kesepakatan, kemudian
ada putusan pengadilan yang
sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap.
1.Surat permohonan.
2.-Badan hukum : dibuktikan
Rp 25.000,00
Rp 25.000,00
7 hari.
7 hari.
7 hari.
lxxx
34.
35.
36.
Pendaftaran
Perubahan
Hak Dari
HGB
Menjadi
Hak Milik
Untuk
Rumah
Sederhana
dan Rumah
Sangat
Sederhana.
Pendaftaran
Perubahan
Hak Milik
Untuk
Rumah
Tinggal.
Pendaftaran
Perubahan
dengan akta notaris.
-Perorangan : penetapan
pengadilan.
3.Keputusan Pejabat yang
bersangkutan tentang perubahan
nama.
1.Surat permohonan.
2.Identitas diri.
3.Surat kuasa.
4.Sertifikat Hak Atas Tanah.
5.Akta jual-beli.
6.Surat persetujuan dari pemegang
hak tanggungan.
7.Membayar uang pemasukan
kepada negara.
1.Surat permohonan.
2.Identitas diri.
3.Surat kuasa.
4.Sertifikat Hak Atas Tanah.
5.IMB.
6. SPPT PBB tahun terakhir.
7.Surat pernyataan bahwa hak
milik untuk rumah tinggal tidak
lebih dari 5 Ha.
8.Membayar uang pemasukan
kepada negara.
1.Surat permohonan perubahan
hak.
Rp 25.000,00
Rp 50.000,00
Rp 50.000,00
20 hari.
7 hari.
20 hari.
lxxxi
37.
38.
39.
40.
Hak Milik
Menjadi
HGB / Hak
Pakai dan
HGB
Menjadi
Hak Pakai.
Pencatatan
Sita
Jaminan.
Pencatatan
Pemblokiran.
Penerbitan
Sertifikat
Pengganti
Karena
Blangko
Lama.
Penerbitan
Sertifikat
Pengganti
Karena
Hilang.
2.Surat kuasa.
3.Identitas pemegang hak:
-Perorangan : Foto copy KTP
-Badan Hukum: Foto copy akta
pendirian.
4.Sertifikat Hak Atas Tanah.
5.Ketetapan risalah lelang.
6.Surat persetujuan dari pemegang
hak tanggungan.
7.Bukti pelunasan BPHTB.
1.Surat permohonan.
2.Berita acara sita jaminan.
3.Identitas diri.
1.Surat permohonan.
2.Salinan surat gugatan.
3.Identitas diri.
1.Surat permohonan.
2.Surat kuasa.
3.Identitas pemegang hak atau
kuasanya.
4.Sertifikat asli.
1.Surat permohonan.
2.Surat kuasa.
3.Identitas pemegang hak atau
kuasanya.
4.Surat pernyataan yang
menghilangkan bahwa sertifikat
tersebut hilang.
5.Tidak ada perubahan fisik.
6.Laporan kehilangan oleh
Rp 50.000,00
Rp 25.000,00
Rp 25.000,00
Rp 50.000,00
Rp 50.000,00
1 hari.
7 hari.
20 hari.
50 hari.
lxxxii
41.
42.
43.
44.
45.
Penerbitan
Sertifikat
Pengganti
Karena
Rusak.
Salinan
Warkah /
Peta.
Surat
Keterangan
Pendaftaran
Tanah.
Penerbitan
Sertifikat
Hak Milik
Atas Satuan
Rumah
Susun.
Pendaftaran
Hapusnya
Hak.
kepolisian setempat.
1.Surat permohonan.
2.Surat kuasa.
3.Identitas pemegang hak atau
kuasanya.
4.Sertifikat yang rusak.
5.Tidak ada perubahan fisik.
1.Surat permohonan dari
pemegang hak / kuasanya, ahli
waris atau penyidik.
2.Surat kuasa.
3.Foto copy:
-Perorangan : KTP
-Badan Hukum : akta pendirian.
1.Surat permohonan.
2.Surat kuasa.
3.Identitas pemohon :
-Perorangan : Foto copy KTP
-Badan Hukum : Foto copy akta
pendirian.
1.Surat permohonan.
2.Identitas diri.
3.Sertifikat hak atas tanah.
4.Izin layak huni.
5.Advis planning.
6.Akta permohonan sertifikat hak
milik.
1.Surat permohonan.
2.Identitas diri.
3.Surat kuasa.
4.Sertifikat hak atas tanah asli.
Rp 50.000,00
Rp 25.000,00
Rp 25.000,00
Rp 25.000,00
20 hari.
11 hari.
6 hari.
35 hari.
12 hari.
lxxxiii
46.
47.
48.
Informasi.
Pendaftaran
HGB / Hak
Pakai Di
Atas Hak
Milik
Berdasarkan
Akta PPAT.
Pendaftaran
Tanah
Sertifikasi
Masal
Swadaya.
5.Surat keputusan pemberian hak.
6.Untuk penetapan pengadilan
harus menyerahkan putusan
pengadilan.
1.Surat permohonan.
2.Identitas pemohon.
3.Jenis data yang diminta.
4.Rencana penggunaan data yang
diminta.
5.Bentuk penyajian data.
1.Surat pengantar dari PPAT.
2.Surat permohonan.
3.Identitas diri.
3.Surat kuasa.
4.IMB.
5.Sertifikat hak atas tanah.
1.Surat permohonan.
2.Identitas diri pemohon.
3.Surat kuasa.
4.Bukti memperoleh kepemilikan
tanah.
5.Foto copy SPPT PBB tahun
berjalan.
Rp 25.000,00
Rp 25.000,00
Rp 50.000,00
0
1 hari.
20 hari.
900 hari /
bidang
lxxxiv
Untuk jenis dan layanan pertanahan ini dapat dikaitkan dengan penerapan
prinsip- kehati- hatian dalam penerbitan bukti hak yang berupa sertifikat hak atas
tanah. Pelaksanaan prinsip kehati- hatian ini bisa dilihat dari tahapan- tahapan
penerimaan warkah dan persyaratan yang harus dipenuhi pemohon sampai dengan
pemeriksaan warkah dan penerbitan sertifikat hak atas tanah.
Berdasarkan klarifikasi proses dan pentahapan pendaftaran tanah di Kntor
Pertanahan Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :
Penerimaan dan penanganan pada Front Office : yang dilakukan dengan
sistem penyediaan loket- loket :
Loket 1 : bagian informasi pelayanan pertanahan.antara lain memberikan
informasi : pengecekan sertifikat, permohonan SKPT , melihat warkah,
perubahan ijin perubahan penggunaan tanah dll.
Setiap pelayanan pertanahan ini menggunakan map dengan warna yang
berbeda. Misal : Map warna orange : untuk pendaftran tanah.
Loket 2 : bagian pelayanan pendaftaran permohonan , yaitu loket yang menerima
dan meneliiti kembali berkas permohonan akan kelengkapan syarat dan
prasyarat suatu permohonan, menginput data dalam aplikasi komputer,
memberikan tanda terima berkas permohonan dan SPS sesuai dengan
kegiatan permohonan yang diajukan
Loket 3 :bagian pembayaran biaya permohonan sesuai dengan peraturan
perundangan yang diikuti dengan penerbitan kuitansi pembayaran.
Loket 4 : bagian pengambilan produk , yaitu loket yang berwenang menyerahkan
hasil produk Kantor Pertanahan dengan disertai dengan Tanda Bukti
Penyerahan produk.
lxxxv
Sebagai contoh Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :
a.Pengumpulan dan pengelolaan data fisik
b.Pengumpulan dan pengelolaan data yuridis serta pembukuan haknya.
c.Penerbitan sertifikat
d.Penyajian data fisik dan data yuridis.
e. Penyimpanan daftar yuridis dan dokumen.
Tahapan kegiatan baik secara administrasi dan lapangan ( pengukuran )
mengikuti prosedur yang dpersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundangan,
selanjutnya sebelum produk sertifikat diserahkan pada yang berhak, maka dilakukan
pengecekan oleh kepela sub seksi pendaftaran, pemeriksaan oleh kepala seksi
pendaftaran tanah dan terakhir oleh kepala Kantor pertanahan, yang selanjutnya
dilakukan proses pembukuan dan penerbitan ssertifikat hak atas tanah
Prosedur penerbitan sertifikat kegiatanya meliputi pemeriksaan data yuridis
dan pemeriksaan data teknis, Untuk pemeriksaan data yuridis seperti pemenuhan
persyaratan yang diharuskan, maka pemeriksaan ini dilakukan secara administrsi /
pemeriksaan foramal dari dokumen yang ada. Sedang untuk pemeriksaan data teknis
yang merupakan kegiatan pengukuran dan penetapan batas seharusnya dilakukan
secara lapangan dengan mendatangi, melakukan pengukuran dan penetapan tanda
batas. Kedua pemeriksaan data yuridis dan data teknis ini adalah pemenuhan Standar
Operasional Prosedur yang harus dilakukan, sehingga ini merupakan pelaksanaan
prinsip kehati - hatian.
Melihat fakta empiris yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
berkaitan dengan adanya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara nomor
perkara24/ G/ 2000/PTUN. Smg antara penggugat Pt .Pondok Solo Permai Solo
Baru, dengan Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dengan
putusan PTUN : Menyatakan batal sertifikat Hak Milik No 124 tanggal 9-10-1999
lxxxvi
Desa Cemani, Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo yang telah dikeluarkan oleh
tergugat atas nama pemeganmg hak Indra Sepoetra TB. Dan memerintahkan agar
tergugat mencabut sertifikat dimaksud, maka Bisa dikatakan bahwa pelaksanaan
penerapan prinsip kehati - hatian dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo belum dilaksanakan dengan sungguhsungguh
( baru pada penerapan secara formal / administratif saja ) dan belum diikuti
pemeriksaan secara fisik / substansi. Hal ini didasarkan pada klarifikasi dengan pihak
Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo tentang adanya putusan PTUN tersebut
diperoleh keterangan bahwa penerbitan sertifikat tersebut dengan gambar situasinya
pada waktu dahulu hanya didasarkan pencatatan dokumen dari buku desa secara
formal tanpa melihat / mengecek secara fisik obyek tanah dan pemeriksaan persil,
melainkan hanya kutipan dari buku tanah Desa.Tindakan yang kurang hati- hati
dalam penerbitan sertifikat ini khususnya yang menyangkut pemeriksaan administrsi/
formal adalah sebagai konsekuensi dalam sistem pendaftaran tanah yang dianut
dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomer 10 Tahun 1961 yang diperbaharui
dengan PP Nomer 24 Tahun 1997, yaitu sistem pendaftaran tanah dilakukan dengan
sistem negatif bertenden positif., dimana pemeriksaan belum dilakukan dengan
cermat melainkan kecederungan mengabaikan prinsip kehatihatian. Meskipun dalam
makna sistem negatif bertenden positif ini tidak berarti dilakukan dengan pendekatan
administrasi belaka, tetapi hal- hal yang bertenden positif dalam penerbitan tetap
dilakukan seperti, pengecekan fisik, pengukuran, penetapan batas maupun
pengumuman akan diterbitkannya sertifikat. Demikian pula harus dilaksanakannya
asas penerbitan sertifikat yang meliputi asas aman, mudah, terjangkau dan
sederhana.. Dalam penerapan prinsip kehatihatian ini adalah pemenuhan salah satu
asas yaitu asas Aman, yaitu dengan penerbitan secara hati hati akan memberikan
kepastian dan perlindungan.
D. KEKUATAN SERTIPIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI
Yang tercantumdalam persilNo. 141/pt.95 A disebut sebagai tanah kas desa
Sertiiifikat hak atas tanah menurut ketetuan Pasal 32 ayat (1 ) Peraturan Pemerintah
lxxxvii
Nomor 27 Tahun 1997 merupakan alat bukti yang kuat. Tetapi kekuatn sertifikat
sebagai alat bukti itu dapat dibatalkan dengan suatu keputusan Pengadilan.
Berikut akan diuraikan mengenai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor 24 /G/ 2000/PTUN.Smg, dengan Kasus posisi dan putusan sebagai berikut :
Para pihak dalam perkara adalah :
Nama : KUNTOHARJONO
Alamat : Jl Raya Solo Baru Blok AC NO: 22-23 Desa Lngenharjo
Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
Pekerjaan : Direktur Utama.
Berdasarkan surt kuasa Khusus No: 050/SKK/IV/2000 tertanggal 22 April memberi
kuasa kepada Drs YB. IRPHAN,SH. Pekerjaan : Pengacara / Konsultan Hukum yang
selanjutnya disebut ; PENGGUGAT.
Melawan :
Nama Jabatan :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN.
SUKOHARJO.
Tempat kedudukan : Jl. Jendral Sudirman No: 310 Sukoharjo. Yang selanjutnya
disebut : TERGUGAT .
Adapun duduk perkaranya :
1. Bahwa pada tanggal 16 November 1998 oleh PT Pondok Solo Permai Solo
Baru ( penggugt) dengan pemerintah Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kab.
Sukoharjo, telah mengadakan tukar menukar tanah kas Desa dan bengkok
desa cemani dengan tanah milik PT . Pondok Solo Permai Solo Baru
sebagaimana dalam REDA No :144/04/1990.
2. Bahwa tanah sawah milik Desa Cemani berdasarkan SK. Bupati
nomor.143/1244/1990 yang mana dalam tukar menukar tanah yang
disepakati antara pemerintah desa cemani dengan PT. PondokSolo Permai
Solo Baru tersebut, tanah telah diserahkan kepada PT.Pondok Solo Permai
Solo Baru( Penggugat ).
lxxxviii
3. Bahwa tanah sawah sebagaimana dalam posita 2, telah mengajukan
pemohonan hak kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo yang
kemudian terbit sertifikat hak guna bangunan no. 08 tertanggal 27 Juni 1994
atas nama PT.Pondok Solo Permai Solo Baru.
4. Bahwa pada tgl 14 okober 1994 ada seorang yang mengaku dirinya bernama
sdr Senen melalui suratnya yang ditujukn kepada petani penggarap tanah
milik PT.Pondok Solo Permai Solo Baru, memerintahkan agar
penggarapannya dihentikan dengan alasan bahwa pesil no 141/ pt.95 A
tersebut diakui sebagai miliknya.
5. Bahwa selnjutnya PT Pondok Solo Permai telah mengirimkan surt kepada sdr
Senen yang menerangkan bahwa isi surat itu tidak beralasan sebab tanah
persil nomor 141/ pt.95 A milik PT Pondok Solo Permai
6. Bahwa pada tanggal 11 pebruari 2000 ada seorang yang bernama wibowo,
yang beralamat di Jl . Mawar 134/ 45 Badran surakarta datang kekantor dan
menerangkan bahwa ia telah membeli tanah persil 141/pt.95 A. Yang terletk
Di Desa Cemani dari sdr Indra Sapoetra TB yang beralamatkan di jl Veteran
nomer 156/52 Rt 04 Rw 01 kalurahan Kratonan Kecamatan Serengan Kota
Surakarta.
7. Bahwa pada tanggal 11 April 2 000, penggugat datang ke kantor pertanahan
kabupaten Sukoharjo untuk mengadakan cros cek atas pengakuan wibowo
atas tanah persil no 141/pt.95.A ternyat telah terbit sertifikat HM NO; 124
Ttanggal 9 oktober 1999 atas nama Indra Sapoetra TB.
8. Ats dasar tersebut pengggat merasa kepentingnya dirugikan :
Jika Keputusan penerbitan sertifikat nomor 124 tahun 1999 atas nama Sdr
Indra Sapoetra TB tetap dilaksanakan, maka mohon kepada Pengadilan
Tata Usaha Negara untuk menunda pelaksanaanya, dan menyatakanbatal atau
tidak sah sertifikat HM nomor 124 Tahun 1999 tersebut.
Berdasarkan gugatan tersebut maka PTUN Semarang berdasarkan fakta
hukum sebagai berikut :
lxxxix
1. Menimbang bawa dalil gugatan yang diajukan telah diakui oleh tergugat atau
setidaknya tidak dibantah secara tegas, adalah merupakan suatu fakta hukum
yang tidak perlu dibuktikan lagi sebagai berikut :
- Bahwa tergugat benar telah menerbitkan sertifikat – sertifikat sebagai
berikut:
- Sertifikat HGB no : 08 Tahun 1994 di desa cemani kecmatan grogol atas
nama : PT Pondok Solo Permai Solo Baru., dan sertifikat HM nomor 124
desa cemani kecamatan grogol kabupaten sukoharjo.
2. Menimbang berdasaran bukti p5,dan T 8 beserta lampirannya, yang
menerangkan antara lain :
- Benar ada keputusan Desa Cemani Kecamatan Grogol No 144/04/1990
tanggl 25 Agutus 1999 tentang tukar menukar tanah kas desa Cemanai
untuk perluasan Pondok Solo Permai
- Bahwa sebagai tanah sawah desa Cemani sebagai mana tercantum dalam
keputusan Desa tersebut, ternyata telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Sukoharjo pada tanggal : 27 Juli 1992 No 143/1244/1992.
- Bahwa sebagai realisasi dari rapat LKMD yang tertuang dalam berita car
yang pada akhirnya merupakan Keputusan Desa Cemani untuk melepskan
tanahnya kepada PT Pondok Solo Permai atau persil- persil no 141 kelasIII
seluas 2300M2 dan persil No 95 klas IV seluas 2590 M2.
- Menimbang bahwa menurut penggugat sertfikat hak Guna Bangunan No 08
Tahun 1994 atas nama pemegang hak PT Pondok Solo Permai, dahulunya
berasal dari persil no 141/pt 95 A , sedang menurut tergugat hal itu tidak
benar, sebab setifikat Hak Guna Bangunan dimmaksud adalah berasal dari
persil 95 petok 141 klas IV seluas 2590 M2 menurut majelis , jika dihitung
dari tanggal sejak penerbitan yaitu 27 Juni 1994 sampai dengan pendaftaran
gugatan adalah melebihi tenggang waktu 5 ( lima ) tahun ( pasal 32 ayat ( 2
) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah )
,berdasarkan bukti- bukti dipersidangan tidak diketemukan adanya suatu
keberatan dari pihak ketiga yang mempermasalahkan eksistensi sertifikat
dimaksud, sehingga substansi sertifikat tersebut harus dianggap benar
xc
adanya menurut hukum , kendati tergugat masih mempermasalahkan no 124
asal peril tersebut.
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut lokasi atas tanah hak
Guna Bangunan No 08 Desa Cemani dihubungkan dengan argumentasi
tergugat yang menyatkan bahwa tanggal 9 ktober 1999 adalah pendaftaran
peralihan hak milik No 124 kepda Indra Sapoetra TB dan juga adanya
penerbitan gambar situasi yang baru atas sertifikat Hak Guna Bangunan no
08 dengan alasan Gambar situasi sertifikat nomor 124 belum dilkukan
pengukuran secar fisik, menuurut Majelis tidak beralasan secar hukum
sebab penerbitan sertifiikat No 08 yang sudh dilengkapi dengan gambar
situasi no 7599/1994 adalah lebih dulu dari terbitnya sertifikat no: 124 ,
sehingga secara hukum , penerbitan sertifikat nomor 124 dimaksud tidak
mempertimbangkan fakta –fakta yang relevan, yang mengakibatkan cacad
administrasi atas penerbitan sertifikat dimakud sebab pada lokasi dimaksud
sudah diterbitkan Gambar Situasi pada sertifikat No : 08.
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berkesimpulan
bahwa penerbitan obyek sengketa oleh tergugat dimaksud tidak didasarkan
/mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dan merupakan
pelanggaran asas- asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas
kecermatan, sehingga berdasarkan Undang-Undang adalah adalah perbuatan
yang sewenang- wenang, sebagai mana dimaksud pasal 53 ayat ( 2) huruf c
Undang- Undang NO: 5 Tahun 1986.
- Menimbang, bahwa bukti - bukti lain yang tidak dipertimbangkan oleh
Majelis dianggap kurang relevan, oleh karenanya harus dikesampingkan.
- Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan
dalil- dalilnya, sehingg gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk
seluuhnya;
- Menimbang bahwa oleh karena tergugat sebagai pihak yang kalah maka ia
harus dihukum membayar biaya perkara;
xci
- Mengingat, pasal 1 angka 3 dan 4 , pasal 53 ayat (1) dan (2) dan pasal- pasal
lain dari Undang - Undang No 5 Tahun 1986 serta peraturan- peraturan lain
yang berkenaan ;
.......................................... MENGADILI ....................................................
DALAM EKSEPSI : ....................................................................................
- Menolak eksepsi tergugat.
DALAM POKOK PERKARA : ...................................................................
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal sertifikat Hak Milik No 12 tanggal 9 -10-1999 Desa
Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo yang telah dikeluarkan
oleh Tergugat atas nama pemegang hak Indra Sapoetra TB; ......................
3. Memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut sertifikat dimaksud.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 549.000,00
( Lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah )
Memperhatikan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara atas
kasus diatas dalam kaitanya dengan kekuatan sertifikat sebagai alat bukti dapat
diambil konklusi sebagai berikut :
Kekuatan sertifikat sebagai alat bukti pemilikan tanah, khususnya berkaiatan
dengan kekuatan nya sebagai alat bukti, maka yang menjadi parameter adalah
penerbitan sertifikat dan apakah dalam tenggang waktu tertentu ada atau tidak
adanya gangguan / keberatan dan atau gugatan atas data dan eksistensi dari
sertifikat tersebut.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tetang Pendaftran tanah khusunya Pasal 32 ayat (2 ) yang
berbunyi ”Dalam hal atas sebidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah
atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan
xcii
itikad baik dan secara nyata telah menguasainya maka pihak lain yang merasa
mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak
tersebut apabila dalam waktu 5 ( lima ) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu
tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan
kepala kantor pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan
ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat.
Dengan demikian apabila lewatnya jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkannya
sertifikat tersebut tidak ada yang mengganggu gugat , maka dianggap kekuatan
sertifikat tersebut menjadi mutlak, sehingga pihak- pihak yang merasa dirugikan
adanya penerbitan sertifikat tersebut akan kehilangan haknya.
Ketentuan ini menjadi landasan hukum dan pertimbangan hakim dalam
memeriksa dan memutus sengketa diatas , sehingga untuk Sertifikat Hak Guna
Bangunan di desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo atas nama
PT Pondok Solo Permai adalah sah baik subyek maupun obyeknya karena lewat
5 tahun tidak ada sanggahan dan atau keberatan dari siapapun. Namun
berdasarkan acuan yang sama kekuatan sertifikat sebagai alat bukti menjadi
lemah dan dapat dibatalkan atau dicabut manakala jangka waktu 5 tahun sejak
diterbitkan sertifikat ada pihak yang keberatan dan atau menggugat dan dapat
membuktikan bahwa penerbitan sertifikat itu merugikan kepentingan nya, hal ini
seperti yang ada pada putusan majelis hakim atas penerbitan sertifikat Hak Milik
nomor 124 tahun 1999. atas nama Indra Sapoetra TB yng terletak di desa
Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
xciii
BAB IV
PENUTUP
A. SIMPULAN
Berdasarkan data - data dan pembahasan pada sub bab dimuka, maka dapat
diambil simpulan sebagai berikut :
1. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, belum dilakukan secara benar,
karena hanya sebatas pada pemenuhan aspek administratif dan persyaratan
formal, hal ini terbukti adanya sengketa karena terbitnya dua sertifikat hak
atas tanah yang dikeluarkan dalam kurun waktu berbeda tetapi untuk obyek /
lokasi yang sama .
2. Keduduan sertifikat sebagai alat bukti akan memeperoleh kedudukan sebagai
bukti yang mutlak apabila 5 tahun sejak diterbitan sertifikat tersebut tidak ada
gangguan dan atau keberatan dari pihak ketiga.Hal ini dapat diliht dari
adanya putusan hakim tentang eksistensi sertifikat HGB No. 08 ahu 1994 atas
nama PT Pondok Solo Permai.yang terletak di desa Cemani Kecamatan
Grogol kabupaten Sukoharjo. Yang mengacu pada ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 tahun 1997 tentang Pendaftran tanah, khususnya Pasal
32 ayat ( 2 ).
xciv
B.SARAN - SARAN
Dengan memperhatikan permasalahakan tentang penerapan prinsip kehatihatian
tentang penerbitan sertifikat dan kenyataan dalam praktek pelaksanaanya,
maka penulis mengajukan saran- saran sebagai berikut :
1. Untuk menghindari adanya gugatan dari pihak ketiga terhadap Kantor
Pertanahan berkaiatan dengan tidak cermatnya dalam pengeluaran produk
sertifikat yang megakibatkan adanya sertifikat ganda untuk obyek yang
sama, maka hendaknya kantor pertanahan sebelum menerbitkan sertifikat
tidak hanya terpaku pada standar operasional dari aspek formal saja , tetapi
juga dibarengi dengan pengecekan lapangan atas obyek yang akan
diterbitkan sertifikat , serta kepentingan pihak lain.
2. Kepada pihak – pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat,
hendaknya memperhatikan tenggang waktu gugatan atau keberatan yang
ditur dalam ketentuan normatif, agar tidak kehilangan hak gugatnya dan
kehilangan memperoleh hak atas tanah yang dikuasai pihak ketiga.
xcv
DAFTAR PUSTAKA
Dari Buku
Boedi Harsono. 2002. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah.
Jakarta : Djambatan.
_____________. 2003. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan
Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta :
Djambatan.
G. Kartasapoetra, dkk. 1991. Hukum Tanah, Jaminan Bagi Keberhasilan
Pendayagunaan Tanah. Jakarta : PT Rineka Cipta.
Inu Kencana Syafiie. 2003. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia.
Jakarta : PT Bumi Aksara.
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2004. Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta :
Kencana.
.
Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada
Media Group.
Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas
Indonesia (UI-Press).
Subekti dan Tjitrosudibio. 2001. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Jakarta : PT Pradnya Paramita.
Sudargo Gautama. 1993. Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria. Bandung
: Citra Aditya.
Sudikno Mertokusumo. 2004. Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar).
Yogyakarta : Liberty.
.
Tim KBBI. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
Winarno Surakhmat. 1998. Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan
Teknik. Bandung : Tarsito.
xcvi
Dari Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan
Pertanahan Nasional.
Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah.
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk
Rumah Tinggal.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas
Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.